Hidayat Nur Wahid Ingatkan Pemerintah: Ikut Dewan Perdamaian Trump Jangan Abaikan Konstitusi dan Palestina

"Berdasarkan laporan independen, ketika phase kedua gencatan senjata inisiatif Trump diumumkan di Sharm Syaikh, 13 Oktober 2025, Israel malah mangkir. Sejak saat itu saja, 1.820 warga Palestina di Gaza telah gugur atau terluka akibat 1300-an pelanggaran dari perjanjian yang sama," ungkapnya.

Maka tugas berat Indonesia dan sekutunya di OKI adalah memastikan perdamaian benar-benar terwujud di Gaza, dan Palestina akhirnya berdiri. Bukan malah jadi alat legitimasi bagi Israel.

"Agar lembaga ini benar-benar jadi Dewan Perdamaian. Bukan cuma slogan, apalagi stempel legal untuk menggusur perjuangan bangsa Palestina," tukas HNW.

Di sisi lain, ada persoalan prosedural konstitusional yang tak kalah penting. HNW mengingatkan Pasal 11 UUD 1945: Presiden butuh persetujuan DPR untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Apalagi jika menimbulkan akibat luas dan membebani keuangan negara.

"Perlu komunikasi yang fair dan terbuka dengan DPR, yang mestinya dilakukan sebelum penandatanganan. DPR harus mendengarkan suara masyarakat, termasuk yang sudah disampaikan secara kritis oleh MUI, Muhammadiyah, ormas Islam lain, akademisi, dan guru besar universitas ternama," kata HNW.

Isu biaya ini sensitif. Trump menyebut anggota permanen dewan baru ini harus membayar US$ 1 miliar, atau sekitar Rp 16,82 triliun. Angka yang fantastis.

"Pembayaran itu jumlahnya sangat besar. Bandingkan dengan Anggaran Negara 2026 untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bahkan tak mencapai Rp 250 M," tambahnya.

Belum lagi sikap sejumlah negara besar. Inggris, Perancis, China, apalagi Rusia, menolak bergabung. Presiden Putin bahkan bersikap tegas: hanya mau gabung jika Palestina merdeka terjamin, dan hak rakyatnya untuk berdaulat dipenuhi.

Itu semua, bagi HNW, harus jadi pertimbangan. Agar politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif, demi kepentingan nasional, dan sesuai konstitusi.

"Agar terbayar lunaslah utang Indonesia terhadap Palestina, dengan terwujudnya negara Palestina Merdeka," pungkasnya.