Menteri Lingkungan Hidup Bongkar Lubang Korupsi di Balik Gunungan Sampah

“Sehingga ini perlu dibangun sistem yang kuat untuk memastikan bahwa sampah yang didanai oleh APBD, APBN ini memang digunakan untuk penyelesaian sampah,” jelas Hanif.

Persoalannya, membangun sistem itu butuh biaya yang tidak sedikit. Hanif memaparkan angka yang fantastis. Untuk membenahi fasilitas fisik pengelolaan sampah secara nasional agar memenuhi standar, dibutuhkan anggaran hingga Rp 115 triliun. Belum lagi biaya operasional tahunannya yang mencapai sekitar Rp 34 triliun. Angka yang sulit dibayangkan, tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi.

Anggaran Pengelolaan Sampah Capai Rp 115 T

Sebagai bagian dari upaya transparansi dan pengawasan, KLHK punya rencana. Mereka akan segera meluncurkan dashboard khusus yang bisa diakses anggota DPR. Nantinya, kinerja pengelolaan sampah di tiap kabupaten dan kota bisa dipantau secara real-time. Langkah kecil menuju akuntabilitas.

“Minggu-minggu depan ini dashboard ini kiranya bisa langsung di tangan Bapak-Ibu sekalian,” tutur Hanif menutup pembicaraan.

“Sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa langsung mengetahui kabupaten ini tingkat pengelolaan sampahnya di angka berapa.”

Jadi, masalahnya kompleks. Dari sistem yang rentan diselewengkan, infrastruktur yang tertinggal, hingga kebutuhan anggaran yang sangat besar. Semuanya berkelindan. Dan dashboard itu mungkin hanya alat bantu. Yang lebih penting adalah kemauan politik untuk memperbaiki semuanya dari hulu ke hilir. Agar sampah tak lagi jadi sumber masalah, termasuk masalah korupsi.