“Pondok pesantren ini tempat-tempat yang, yang bahkan sampai ke Jawa, itu menitipkan apa, menerima titipan santri dari pesantren yang terdampak di lokasi,” ujarnya.
Pendidikan mereka bisa berlanjut dengan kurikulum yang tak berubah, termasuk bagi yang sedang menghadapi ujian. Pendekatan serupa diterapkan untuk madrasah yang rusak.
Tapi persoalan lain muncul di tingkat perguruan tinggi. Nasaruddin menyoroti nasib mahasiswa asal daerah bencana yang tiba-tiba kehilangan sumber biaya hidup dan pendidikan.
“Saya beberapa kali ke kampus-kampus, Bapak. Misalnya ke Yogya, banyak sekali anak-anak Aceh di situ yang enggak bisa membayar SPP-nya,” ceritanya.
Situasinya memang pelik. Banyak orang tua yang menjadi korban, sehingga tak lagi bisa menopang anak mereka yang kuliah. Menag pun turun tangan, menemui langsung pemerintah daerah untuk mencari solusi.
“Saya langsung ketemu dengan Pak Gubernur, ‘Pak Gub, ini boro-boro, orang tuanya pun juga enggak tahu apakah masih hidup atau tidak.’ Nah ini harus membayar rumah kontrakan, harus bayar SPP,” ucapnya menggambarkan kondisi darurat itu.
Upayanya tak sia-sia. Hasilnya, beberapa pemilik kos akhirnya membebaskan biaya sewa. Bantuan juga mengalir dari dunia usaha, seperti warung makan di Yogyakarta dan Surabaya yang memberikan makanan gratis.
“Alhamdulillah ada hasilnya, Bapak. Jadi rumah-rumah kontrakan itu membebaskan anak-anak kita yang dari Aceh dan dari Sumatera Utara, Sumatera Barat itu ya,” kata Nasaruddin lega.
Secara keseluruhan, untuk menangani semua ini, Kementerian Agama telah mengucurkan anggaran yang tidak kecil. Totalnya mencapai Rp 75,82 miliar, difokuskan untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Artikel Terkait
Kapolri Sigit Lebih Pilih Dicopot Ketimbang Polri Dibawah Kemendagri
Malam Tanjidor di Mester: Saat Betawi dan Tionghoa Larut dalam Irama Melawan Rasisme
Kemkominfo Blokir 2,8 Juta Konten, Mayoritas Situs Judi Online
Wamen Haji Desak MUI Keluarkan Fatwa Soal Haji dengan Uang Haram dan Jalur Ilegal