Becak Listrik: Pelarian Negara dari Tanggung Jawab pada Lansia

Di sisi lain, becak listrik memang memperlihatkan wajah khas kebijakan populis. Murah di anggaran, tinggi di pemberitaan, tapi dampak strukturalnya nyaris nol. Negara menghindari tugas besarnya: membangun sistem pensiun sosial yang universal dan memadai. Jaminan kesehatan pun setengah hati. Daripada repot membenahi sistem, lebih mudah bagi-bagi alat yang mudah difoto dan cepat diklaim sebagai "prestasi".

Lebih parah lagi, kebijakan ini menormalisasi sesuatu yang seharusnya tak normal: kerja paksa di usia senja. Masyarakat diajak menganggap wajar nenek-kakek bekerja, asal pakai teknologi. Padahal, kerja tetaplah kerja. Beban fisik dan mentalnya tak serta-merta hilang karena digerakkan motor listrik. Yang berubah cuma cara kita memandangnya. Kita jadi lebih mudah menutup mata.

Di negara yang beradab, masa tua adalah fase yang dilindungi. Lansia berhak hidup tenang, tanpa cemas akan sesuap nasi esok hari. Ketika negara malah memberi alat agar mereka terus bekerja, itu artinya tanggung jawab moral dialihkan ke pundak individu yang paling lemah.

Jujur saja, becak listrik takkan pernah menghapus kemiskinan lansia. Ia cuma membuat kemiskinan itu tampak lebih rapi dan modern. Ia mengurangi rasa bersalah pemerintah, bukan penderitaan warga. Ia menyelesaikan masalah citra, bukan masalah hidup yang sesungguhnya.

Kebijakan sosial yang baik harus lahir dari rasa malu negara. Malu melihat ketidakadilan. Rasa malu itulah yang melahirkan keberanian politik untuk membangun sistem perlindungan yang menyeluruh. Tanpa itu, setiap becak listrik yang dibagikan hanyalah pengingat pilu: negara memilih jalan pintas, dan lari dari tanggung jawab utamanya.

Intinya sederhana. Selama lansia masih harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, selama itu pula negara mengingkari konstitusinya sendiri. Dan selama becak listrik dianggap sebagai solusi, kita harus berani bilang: ini bukan kepedulian. Ini bukti kegagalan negara untuk benar-benar memeluk lansianya.

Surabaya, 25 Januari 2026

M. Isa Ansori
Kolumnis dan Akademisi, Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya, Wakil Ketua ICMI Jatim