Prabowo di Davos: Diplomasi Ekonomi dan Langkah Berani di Panggung Retak

Kehadiran Presiden Prabowo di forum bergengsi Davos tahun ini jelas bukan sekadar kunjungan rutin. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang di sana-sini, tensi geopolitik yang memanas, plus ekonomi global yang lesu, membuat kepercayaan antarnegara pun ikut retak. Di tengah situasi semacam itu, pilihan untuk hadir dan berbicara justru punya makna simbolis yang dalam. Intinya, Indonesia memastikan suaranya tetap terdengar dalam percakapan global tentang masa depan.

Pidatonya di sana cukup menarik. Prabowo membuka dengan gambaran ketidakpastian dunia, lalu menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas adalah fondasi mutlak untuk kemakmuran. Ini bukan cuma basa-basi diplomatik. Bagi mata investor dan komunitas internasional, pernyataan semacam itu adalah bahasa yang mereka pahami. Seperti pernah diungkapkan Brian McNair, pesan pemimpin di panggung global selalu punya dua lapisan: substansi kebijakan dan upaya membentuk persepsi. Nah, Prabowo tampaknya paham betul permainan ini.

Ia lalu memaparkan capaian ekonomi Indonesia pertumbuhan terjaga, inflasi rendah, defisit terkendali sebagai buah dari konsistensi kebijakan. Penekanan pada kredibilitas pembayaran utang dan kesinambungan pemerintahan adalah upaya untuk menampilkan Indonesia sebagai mitra yang bisa diandalkan. Dalam kacamata globalisasi, negara yang mampu menjaga stabilitas sambil mengelola ekonominya dengan rasional, biasanya lebih mudah diterima dalam jejaring global.

Membaca Prabowonomics dari Davos

Pidato itu juga bisa dibaca sebagai artikulasi awal dari apa yang mungkin disebut "Prabowonomics". Ada delapan pilar yang ia sebut, mulai dari persatuan nasional, stabilitas politik, sampai kemandirian dalam interdependensi global. Yang menarik, ini tidak disampaikan sebagai slogan kosong, melainkan kerangka yang mulai terlihat wujudnya. Misalnya, dengan memperkenalkan Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund.

Di sinilah konsepnya mulai konkret. Pilar-pilar stabilitas dan tata kelola baik diterjemahkan ke dalam instrumen seperti Danantara, yang diposisikan sebagai sarana co-investment. Pesannya jelas: negara tidak anti-pasar, tapi ingin mengelolanya dengan kedaulatan penuh. Ini adalah strategic political communication dalam bentuknya yang paling gamblang.

Tapi pidato Prabowo tidak melulu soal angka dan investasi. Ia dengan lancar menghubungkan kebijakan sosial seperti program makan bergizi gratis dan digitalisasi sekolah sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan begitu, ia mencoba merajut legitimasi ekonomi dengan legitimasi moral. Seperti kata Jay Blumler, komunikasi politik yang jitu itu harus bisa menjelaskan mengapa suatu kebijakan relevan dengan kehidupan sehari-hari rakyat.

Soal Board of Peace: Langkah Berani atau Problematic?