Prabowo di Davos: Diplomasi Ekonomi dan Langkah Berani di Panggung Retak

Kehadiran Presiden Prabowo di forum bergengsi Davos tahun ini jelas bukan sekadar kunjungan rutin. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang di sana-sini, tensi geopolitik yang memanas, plus ekonomi global yang lesu, membuat kepercayaan antarnegara pun ikut retak. Di tengah situasi semacam itu, pilihan untuk hadir dan berbicara justru punya makna simbolis yang dalam. Intinya, Indonesia memastikan suaranya tetap terdengar dalam percakapan global tentang masa depan.

Pidatonya di sana cukup menarik. Prabowo membuka dengan gambaran ketidakpastian dunia, lalu menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas adalah fondasi mutlak untuk kemakmuran. Ini bukan cuma basa-basi diplomatik. Bagi mata investor dan komunitas internasional, pernyataan semacam itu adalah bahasa yang mereka pahami. Seperti pernah diungkapkan Brian McNair, pesan pemimpin di panggung global selalu punya dua lapisan: substansi kebijakan dan upaya membentuk persepsi. Nah, Prabowo tampaknya paham betul permainan ini.

Ia lalu memaparkan capaian ekonomi Indonesia pertumbuhan terjaga, inflasi rendah, defisit terkendali sebagai buah dari konsistensi kebijakan. Penekanan pada kredibilitas pembayaran utang dan kesinambungan pemerintahan adalah upaya untuk menampilkan Indonesia sebagai mitra yang bisa diandalkan. Dalam kacamata globalisasi, negara yang mampu menjaga stabilitas sambil mengelola ekonominya dengan rasional, biasanya lebih mudah diterima dalam jejaring global.

Membaca Prabowonomics dari Davos

Pidato itu juga bisa dibaca sebagai artikulasi awal dari apa yang mungkin disebut "Prabowonomics". Ada delapan pilar yang ia sebut, mulai dari persatuan nasional, stabilitas politik, sampai kemandirian dalam interdependensi global. Yang menarik, ini tidak disampaikan sebagai slogan kosong, melainkan kerangka yang mulai terlihat wujudnya. Misalnya, dengan memperkenalkan Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund.

Di sinilah konsepnya mulai konkret. Pilar-pilar stabilitas dan tata kelola baik diterjemahkan ke dalam instrumen seperti Danantara, yang diposisikan sebagai sarana co-investment. Pesannya jelas: negara tidak anti-pasar, tapi ingin mengelolanya dengan kedaulatan penuh. Ini adalah strategic political communication dalam bentuknya yang paling gamblang.

Tapi pidato Prabowo tidak melulu soal angka dan investasi. Ia dengan lancar menghubungkan kebijakan sosial seperti program makan bergizi gratis dan digitalisasi sekolah sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan begitu, ia mencoba merajut legitimasi ekonomi dengan legitimasi moral. Seperti kata Jay Blumler, komunikasi politik yang jitu itu harus bisa menjelaskan mengapa suatu kebijakan relevan dengan kehidupan sehari-hari rakyat.

Soal Board of Peace: Langkah Berani atau Problematic?

Namun, bukan pidato ekonominya yang paling menyita perhatian. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BOP) justru memantik perdebatan sengit. Banyak pengamat yang meragukan badan ini sejak awal. Desainnya dinilai terlalu personalistik, didominasi figur Donald Trump dengan hak veto tunggal, dan melibatkan aktor non-negara seperti Jared Kushner secara kuat. Kritik ini bahkan melahirkan satire internasional yang menyebutnya sebagai "Bored of Peace".

Istilah "Bored of Peace" itu mewakili skeptisisme yang luas. Ada kekhawatiran bahwa proyek ini lebih mengutamakan kepentingan politik-ekonomi segelintir elite, ketimbang suara korban konflik yang sebenarnya. Kekhawatiran itu beralasan. Skema rekonstruksi Gaza yang dikaitkan dengan BOP, misalnya, berpotensi mengabaikan aspirasi warga Palestina dan terlalu fokus pada pendekatan ekonomi-keamanan semata.

Tapi, mari kita lihat dari sudut lain. Bergabung tidak serta-merta berarti menyetujui semuanya. Dalam politik internasional yang ruwet ini, kadang lebih strategis untuk berjuang dari dalam. Logika ini sejalan dengan pilar Prabowonomics tentang kemandirian melalui interdependensi. Dengan bergabung, Indonesia bisa punya saluran untuk terus menyuarakan keadilan bagi Palestina dari dalam jaringan, bukan dari luar pagar.

Mengelola Risiko dan Membangun Narasi Kepercayaan

Langkah ini jelas bukan tanpa risiko. Reputasi bisa tercoreng, salah paham dari publik domestik mungkin terjadi. Tapi politik luar negeri bukanlah soal menghindari risiko, melainkan mengelolanya. Kepemimpinan yang demokratis memang menuntut keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak selalu populer, asal bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral.

Selain itu, Prabowo juga menyelipkan pesan keras tentang penegakan hukum. Kisah penyitaan lahan ilegal dan penutupan tambang tanpa izin ia sampaikan dengan lugas. Ini sinyal kuat, baik untuk dalam negeri maupun dunia luar, bahwa negara ini serius dengan kedaulatan hukumnya. Dalam membangun citra, narasi kepercayaan semacam ini sangat menentukan.

Secara keseluruhan, penampilan Prabowo di Davos menandai pergeseran gaya. Lebih lugas, berbasis data, tapi tidak kehilangan narasi nilai. Ia tidak menjanjikan mimpi indah, tapi menawarkan sebuah proses yang jelas. Tidak mengklaim sempurna, tapi menegaskan arah. Mungkin itu sebabnya pidatonya mendapat sorotan luas, dan bagi beberapa pengamat, menjadi salah satu momen terkuat seorang presiden Indonesia di panggung tersebut.

Pada akhirnya, pilihan untuk hadir di Davos dan terlibat dalam Board of Peace adalah langkah berani. Diambil bukan dalam dunia yang ideal, melainkan di tengah dunia yang penuh retakan. Justru di situlah kepemimpinan diuji: pada keberanian mengambil sikap di wilayah abu-abu yang penuh ketidakpastian. Dengan langkah ini, Indonesia menyatakan dirinya tetap ingin terlibat, bersuara, dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Sebuah catatan penting dalam sejarah diplomasi kita.