Malaysia Tahan Dukungan untuk Dewan Perdamaian Gaza, Tuntut Jaminan Nyata

Bangi – Malaysia bersikap hati-hati. Bahkan, sangat berhati-hati. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menanggapi usulan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Tanpa jaminan yang jelas dan tegas soal nasib rakyat Palestina, khususnya di Gaza, dukungan awal dari Kuala Lumpur akan sulit diberikan.

“Kami sudah menyampaikan pandangan kami. Perkembangannya kami pantau terus, dan memang cukup sulit untuk memberi dukungan,” ujar Anwar.

Ia menegaskan, syaratnya harus ada jaminan yang kuat. “Kecuali ada jaminan yang benar-benar kuat dan tegas mengenai rakyat Gaza dan Palestina,” tambahnya.

Setelah menunaikan salat Jumat di Surau Al Amin, Bandar Baru Bangi, Anwar melanjutkan penjelasannya di hadapan para wartawan. Menurutnya, sejumlah isu krusial masih mengambang. Pengakuan, penghentian total serangan brutal Israel, serta pemulihan bantuan kemanusiaan. “Hal-hal ini belum dilaksanakan, sehingga sulit bagi kami untuk memberikan dukungan awal,” katanya.

Sebelumnya, Anwar telah menyebut bahwa Malaysia memilih untuk berhati-hati. Sikap ini diambil sebelum pemerintah menyatakan dukungan terhadap Dewan Perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Rencana itu disebut-sebut sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang di Gaza.

Namun begitu, informasi yang diterima pemerintah dinilai masih belum jelas. “Kami belum memperoleh informasi yang jelas mengenai pembentukan dewan tersebut,” ungkap Anwar.

Usulan ini sendiri pertama kali diumumkan Trump pada 16 Januari lalu. Dalam pengumuman itu, Dewan Perdamaian untuk Gaza disebut sebagai elemen kunci dari fase kedua rencana perdamaian di wilayah Palestina. Tapi, tampaknya bagi Malaysia, jalan menuju perdamaian masih dipenuhi tanda tanya besar.