Rupiah Terperosok ke Rp17.885 per Dolar AS, Dipicu Ketegangan Global dan Impor Minyak Tinggi

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali mengalami tekanan pada awal perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasar spot, Selasa (2/6/2026), mata uang Garuda dibuka melemah ke level Rp17.885 per dolar AS, mencatatkan penurunan hampir 80,5 poin dibandingkan posisi sebelumnya.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mengungkapkan bahwa depresiasi tajam yang dialami rupiah kali ini dipicu oleh kombinasi ketegangan geopolitik internasional yang memanas serta gejolak kebijakan dagang di Amerika Serikat. Dua faktor eksternal ini, menurutnya, menjadi pemicu utama pelemahan yang terjadi secara simultan.

Di panggung global, sikap apatis Iran terhadap Amerika Serikat memicu kekhawatiran baru di pasar keuangan. Iran dilaporkan tidak lagi meneruskan pesan berupa draf nota kesepahaman kepada Pakistan. Di sisi lain, negara tersebut menuntut agar kesepakatan damai dengan AS juga mencakup wilayah Libanon, serta memunculkan indikasi kuat akan keterlibatan mereka dalam konflik Israel-Libanon.

"Iran kemungkinan besar akan ikut campur dalam perang Israel-Libanon. Hal ini membuat ketegangan tersendiri sehingga indeks dolar kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan," ujar Ibrahim dalam keterangan resminya, Selasa (2/6/2026).

Selain isu Timur Tengah, sentimen negatif global diperparah oleh langkah Presiden AS Donald Trump yang menandatangani proklamasi perubahan tarif impor untuk komoditas tembaga, aluminium, dan besi. Kebijakan ini menaikkan tarif menjadi 15 persen, dari yang sebelumnya direncanakan hanya sebesar 10 persen, menyusul keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan perang dagang Trump ilegal. Langkah unilateral tersebut diambil Trump setelah sebelumnya melakukan pemecatan terhadap jaksa agung yang menjabat.

Sementara itu, dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah diperberat oleh tingginya volume impor minyak mentah Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Kenaikan harga minyak mentah dunia otomatis mendongkrak permintaan dolar AS dalam jumlah besar untuk mendanai operasional impor tersebut. Sebanyak 85 persen dari total pasokan minyak impor digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi.

Ibrahim menambahkan, sentimen positif dari rencana penerapan regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri belum mampu menahan depresiasi rupiah. Penyebabnya, belum adanya kepastian penuh dari para pelaku usaha terkait implementasi kebijakan tersebut.

"Walaupun kemarin rupiah sempat mengalami penguatan akibat DHE yang akan diterapkan di dalam negeri, ini pun masih belum ada keputusan pasti. Kita harus melihat bahwa para eksportir Indonesia pasti ada kerja sama dengan luar negeri tentang masalah penempatan DHE tersebut," kata Ibrahim.

Pelemahan rupiah yang berlarut-larut dipastikan membawa dampak rambatan negatif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Lonjakan biaya melanda berbagai komoditas pangan dan industri yang mayoritas masih bergantung pada jalur impor, seperti kacang kedelai, jagung, hingga pupuk. Kondisi ini memicu stagnasi pada kinerja perusahaan berbasis padat karya dan memperbesar risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat dan berpotensi mengerek laju inflasi nasional. Guna meredam potensi lonjakan inflasi tersebut, Bank Indonesia diproyeksikan akan mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin atau satu persen sampai akhir tahun. Langkah ini kemungkinan akan dimulai dengan kenaikan sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan Juni ini.

Ibrahim menilai, opsi penguatan rupiah dalam jangka pendek akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah untuk menarik pinjaman atau utang baru dari lembaga donor internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang telah memberikan sinyal kesiapan bantuan. Namun, opsi ini menuntut konsekuensi penandatanganan kesepakatan yang berat.

"Kalau seandainya menerima, berarti banyak nota kesepahaman yang harus ditandatangani oleh pemerintah, terutama tentang masalah subsidi. Subsidi harus dibuang, harus dihapuskan. Itulah keinginan dari Bank Dunia maupun IMF. Itu salah satu cara untuk menguatkan mata uang rupiah," kata Ibrahim.

Langkah alternatif lainnya adalah berakhirnya perang dan dibukanya kembali Selat Hormuz. Kendati demikian, Ibrahim memproyeksikan bahwa Selat Hormuz kemungkinan besar belum akan dibuka hingga 2027 karena konflik yang diperkirakan berlangsung lama. Dengan demikian, opsi penarikan utang luar negeri baru menjadi jalan sisa yang tersedia bagi stabilitas nilai tukar.