Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Trump: Strategi atau Penyimpangan Prinsip?

Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Langkah Berani atau Blunder Diplomatik?

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk duduk dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump langsung memantik perdebatan. Di satu sisi, langkah ini diklaim sebagai upaya konkret untuk menghentikan penderitaan di Gaza. Tapi di sisi lain, banyak yang mengernyitkan dahi. Ada yang bertanya-tanya, apa iya ini langkah yang tepat? Apalagi mengingat sosok Trump dan rekam jejaknya dalam isu Palestina.

Sejak dulu, Indonesia punya prinsip yang jelas: politik luar negeri bebas aktif. Kita bukan bagian dari blok mana pun dan selalu konsisten mendukung kemerdekaan bangsa yang tertindas, terutama Palestina. Prinsip ini bukan omong kosong. Ini fondasi yang membentuk identitas kita di mata dunia. Nah, setiap langkah yang berpotensi mengaburkan fondasi itu, wajar saja kalau dikritisi habis-habisan.

Lalu, ada masalah besar bernama Donald Trump. Selama jadi presiden AS, dia jelas-jelas memihak Israel. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah contoh nyata. Langkah itu ditolak banyak negara dan melawan resolusi PBB. Jadi, ketika Trump membentuk "dewan perdamaian", wajar kalau banyak yang skeptis. Agenda apa sebenarnya yang dibawa? Perdamaian versi siapa ini?

Inilah paradoks yang muncul. Indonesia ingin membela Gaza, tapi justru masuk ke forum yang digagas tokoh yang memberi angin bagi agresi Israel. Jelas, ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Menurut sejumlah pengamat, perdamaian yang mengabaikan kejahatan penjajahan dan hak merdeka Palestina hanyalah perdamaian semu. Ia cuma jadi alat untuk menstabilkan konflik demi kepentingan geopolitik segelintir pihak, bukan untuk menciptakan keadilan sejati.

Risiko lainnya adalah citra Indonesia sebagai negara non-blok. Bergabung dengan dewan bentukan tokoh sentral AS bisa ditafsir sebagai sinyal kedekatan politik. Meski dibungkus jargon kemanusiaan, sejarah menunjukkan AS sering memakai isu perdamaian dan demokrasi untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Lihat saja sikap agresif AS di era Trump terhadap Venezuela. Retorika damai di satu sisi, tekanan dan sanksi di sisi lain.

Kontradiksi ini bikin publik makin ragu. Kalau Trump bicara Gaza tapi tetap dukung kebijakan agresif ke negara lain, wajar kan kita curiga? Inisiatif ini terasa lebih politis ketimbang humaniter. Dan risiko terbesarnya buat Indonesia? Kita bisa terseret ke dalam orbit kepentingan AS. Posisi tawar kita sebagai aktor independen di kancah global bisa melemah.