Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Trump: Strategi atau Penyimpangan Prinsip?

Memang, Prabowo mungkin melihat ini sebagai peluang. Di dunia yang multipolar, kehadiran di berbagai forum itu penting. Tapi kita harus bisa bedakan antara keaktifan diplomatik dan memberi legitimasi pada agenda yang bertentangan dengan nilai dasar kita.

Sebenarnya, Indonesia punya modal kuat. Kita bisa dorong perdamaian Palestina lewat jalur yang lebih kredibel dan punya legitimasi luas. Misalnya lewat PBB, Gerakan Non-Blok, atau OKI. Jalur-jalur ini memang tak sempurna, tapi setidaknya tidak dikendalikan satu figur atau negara saja.

Dengan memilih dewan bentukan Trump, ada kesan Indonesia menggeser orientasi. Dari pendekatan multilateral yang inklusif, menuju forum yang elitis dan personalistik. Ini bukan cuma soal simbol. Ini soal arah politik luar negeri kita ke depannya.

Perdamaian di Gaza adalah tujuan mulia. Tapi jalan mencapainya harus jelas. Butuh konsistensi prinsip dan keberanian moral. Indonesia tak boleh terjebak dalam narasi perdamaian yang mengabaikan akar konflik dan ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina puluhan tahun.

Karena itu, keputusan Prabowo ini harus diawasi ketat oleh publik. Pemerintah wajib menjelaskan batas keterlibatan kita. Posisi politik apa yang akan diperjuangkan? Dan yang paling penting, bagaimana menjamin prinsip bebas-aktif kita tidak tergerus?

Kalau tidak, niat baik untuk perdamaian bisa berbalik jadi bumerang. Alih-alih jadi pahlawan, kita malah memberi legitimasi pada agenda yang justru bertolak belakang dengan nilai kemerdekaan dan keadilan yang selalu kita gaungkan.

Oleh: Rokhmat Widodo
pengamat politik