Toba Pulp Dicabut Izinnya Usai Dapat Penghargaan Menhut Raja Juli. Pengamat: Cara Halus Prabowo Perlihatkan Keburukan Geng Jokowi
Keputusan pemerintahan Prabowo Subianto mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) bukan cuma soal lingkungan. Ada aroma politik yang kuat di sana. Yang bikin menarik, perusahaan ini sebelumnya malah dapat penghargaan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, politikus PSI yang dikenal dekat dengan Jokowi. Kontrasnya mencolok, dan tentu saja memantik berbagai tafsir.
Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, langkah ini jauh dari biasa. Bagi dia, ini adalah sinyal politik berlapis. Sebuah cara yang dirancang rapi untuk memperlihatkan apa yang disebutnya "keburukan geng Jokowi" ke publik, tanpa perlu konflik terbuka.
Begitu kata Amir Hamzah dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Kontradiksi antara pemberian penghargaan dan pencabutan izin ini, kata Amir, sengaja dibiarkan mencolok. Tujuannya agar publik bertanya-tanya. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang dianggap layak diberi penghargaan tiba-tiba izinnya dicabut? Dari pertanyaan itu, masyarakat diharap bisa menilai sendiri kualitas rezim sebelumnya.
Di sisi lain, posisi Raja Juli Antoni bukanlah aktor netral. Sebagai elite PSI partai yang selama ini berada di orbit Jokowi dan Gibran pemberian penghargaannya pun dinilai sarat muatan politik.
Analisis ini makin tajam ketika dikaitkan dengan dinamika Pilpres 2029. Pernyataan salah satu Ketua PSI, Ahmad Ali, yang menyebut Gibran berpotensi jadi kompetitor Prabowo di 2029, dianggap sebagai alarm serius. Itu sinyal bahwa PSI mungkin tidak sejalan dengan agenda dua periode Prabowo.
ujar Amir.
Dari kacamata intelijen politik, Prabowo dinilai mulai menjalankan detachment strategy. Intinya, menjaga jarak secara bertahap dari Jokowi dan jaringannya, tanpa memicu kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahannya yang masih baru.
Artikel Terkait
Nastar hingga Kue Kacang: Kisah di Balik Kue Kering Wajib Lebaran
Once Mekel Dorong Keseimbangan Hak Cipta dan Akses Publik dalam Revisi UU
Batu Karst Pundo Siping, Kejutan Alam Fotogenik di Tengah Lahan Kering Jeneponto
Komisi VIII DPR Pastikan Persiapan Haji 2026 Berjalan, Arab Saudi Belum Beri Penjelasan Resmi