Pencabutan Izin Toba Pulp: Sinyal Politik Prabowo untuk Geng Jokowi?

Toba Pulp Dicabut Izinnya Usai Dapat Penghargaan Menhut Raja Juli. Pengamat: Cara Halus Prabowo Perlihatkan Keburukan Geng Jokowi

Keputusan pemerintahan Prabowo Subianto mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) bukan cuma soal lingkungan. Ada aroma politik yang kuat di sana. Yang bikin menarik, perusahaan ini sebelumnya malah dapat penghargaan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, politikus PSI yang dikenal dekat dengan Jokowi. Kontrasnya mencolok, dan tentu saja memantik berbagai tafsir.

Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, langkah ini jauh dari biasa. Bagi dia, ini adalah sinyal politik berlapis. Sebuah cara yang dirancang rapi untuk memperlihatkan apa yang disebutnya "keburukan geng Jokowi" ke publik, tanpa perlu konflik terbuka.

“Ini bukan sekadar soal izin perusahaan. Ini operasi politik tingkat tinggi. Prabowo sedang memperlihatkan kegagalan, bahkan kebusukan, kebijakan lingkar kekuasaan Jokowi dengan cara yang elegan dan konstitusional,”

Begitu kata Amir Hamzah dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Kontradiksi antara pemberian penghargaan dan pencabutan izin ini, kata Amir, sengaja dibiarkan mencolok. Tujuannya agar publik bertanya-tanya. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang dianggap layak diberi penghargaan tiba-tiba izinnya dicabut? Dari pertanyaan itu, masyarakat diharap bisa menilai sendiri kualitas rezim sebelumnya.

Di sisi lain, posisi Raja Juli Antoni bukanlah aktor netral. Sebagai elite PSI partai yang selama ini berada di orbit Jokowi dan Gibran pemberian penghargaannya pun dinilai sarat muatan politik.

Analisis ini makin tajam ketika dikaitkan dengan dinamika Pilpres 2029. Pernyataan salah satu Ketua PSI, Ahmad Ali, yang menyebut Gibran berpotensi jadi kompetitor Prabowo di 2029, dianggap sebagai alarm serius. Itu sinyal bahwa PSI mungkin tidak sejalan dengan agenda dua periode Prabowo.

“Ini alarm serius bagi Prabowo. PSI secara terbuka sudah memosisikan Gibran sebagai pesaing, bukan penerus. Padahal basis pendukung Prabowo menginginkan stabilitas dua periode,”

ujar Amir.

Dari kacamata intelijen politik, Prabowo dinilai mulai menjalankan detachment strategy. Intinya, menjaga jarak secara bertahap dari Jokowi dan jaringannya, tanpa memicu kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahannya yang masih baru.

Prabowo paham betul risikonya jika berhadap-hadapan langsung dengan Jokowi, sosok yang pengaruhnya masih kuat di mana-mana. Naluri militernya sebagai mantan Danjen Kopassus membuatnya lebih memilih pendekatan lain.

“Prabowo bukan tipe yang menyerang langsung. Dia tahu kapan harus menyerang terbuka dan kapan melakukan silent operation,”

katanya.

Nah, pencabutan izin Toba Pulp inilah yang disebutnya sebagai serangan senyap. Secara formal, alasannya hukum dan lingkungan. Tapi dampak politiknya langsung menghantam simbol-simbol kekuasaan lama.

Pesan yang dikirim pun ganda. Ke publik, Prabowo ingin tampil sebagai pemimpin yang tak terikat kompromi masa lalu. Sementara ke kalangan elite dan pebisnis, pesannya lebih tegas: jangan merasa aman hanya karena dulu dekat dengan Jokowi atau Gibran.

“Ini warning keras. Siapa pun yang merasa aman karena berada di lingkar Jokowi harus mulai menghitung ulang posisinya,”

tegas Amir.

Lebih luas lagi, Amir melihat ini sebagai bagian dari fase awal konsolidasi kekuasaan Prabowo. Membersihkan kebijakan kontroversial rezim sebelumnya dianggap penting untuk membangun legitimasi moral di mata rakyat.

“Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang memutus mata rantai oligarki lama, bukan melanjutkannya. Toba Pulp hanya pintu masuk,”

ujarnya.

Memang belum ada konflik terbuka. Namun begitu, Amir meyakini hubungan Prabowo dan Jokowi akan memasuki fase kompetisi diam-diam, apalagi jika Gibran benar-benar diusung untuk Pilpres 2029.

Suasana saat ini mungkin masih senyap. Tapi arah anginnya sudah jelas. Prabowo sedang mengamankan posisinya, dan masa depan politiknya jelas tak bisa lagi disandarkan pada geng Jokowi.