Nah, di saat hampir semua partai memilih untuk tunduk dan mengikuti arus, PDIP justru mengambil jalan berbeda. Sikap mereka yang menolak wacana Pilkada dipilih DPR menjadi penanda penting. Sementara partai lain sibuk berdalih tentang efisiensi dan stabilitas, PDIP menyentuh inti persoalan: politik uang, permainan elit, dan hak pilih rakyat yang terancam mundur. Tentu saja, sikap ini bukan tanpa risiko. Berdiri sendiri melawan koalisi raksasa berarti siap diserang dari segala sisi, dipinggirkan, bahkan distigmatisasi.
Harus diakui, PDIP bukanlah oposisi suci tanpa cacat. Mereka punya sejarah dan masalahnya sendiri. Tapi dalam politik seperti sekarang, yang lebih relevan bukanlah kesempurnaan moral, melainkan keberanian untuk menjaga sebuah garis batas. Selama masih ada satu kekuatan besar yang menolak normalisasi kemunduran ini, ruang perdebatan belum sepenuhnya mati. Persoalannya, satu banteng saja tidak akan cukup untuk menghadapi sekawanan pemburu.
Bayangkan jika PDIP tumbang, atau akhirnya memilih berkompromi. Maka, babak terakhir pertahanan demokrasi elektoral kita bisa jadi akan tertutup. Nanti, yang tersisa hanyalah prosedur tanpa jiwa. Pemilu tanpa pilihan yang berarti. Parlemen tanpa perlawanan yang sehat. Dan negara yang tampak tenang, bukan karena damai, tapi karena rakyatnya sudah belajar untuk diam.
Artikel Terkait
Wali Kota Tangerang Alihkan Belajar ke Daring, Imbas Banjir yang Belum Surut
Tower Seluler Ambruk, Hantam Mobil Parkir di Sekolah Surabaya
Genangan Kalimalang Tewaskan Pengemudi Ojek Online di Cikarang
Pasangan Tewas Diserang Kawanan Tawon Ganas di Kebun