Partai Baru Bermunculan, Tapi Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Paradoks Partai Baru di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Kalau kita lihat, kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia memang sedang tidak bagus-bagus amat. Survei demi survei menunjukkan angka kepuasan yang stagnan, cuma mentok di kisaran 10-15 persen dalam satu setengah dekade terakhir. Tapi anehnya, justru di tengah kondisi seperti ini, partai-partai baru malah terus bermunculan. Gerakan Rakyat, Gema Bangsa, dan lainnya. Fenomena paradoks ini jadi bahan perbincangan serius, salah satunya dari pengamat politik Adi Prayitno.

Menurut Adi, ada paradoks besar yang nyata. Di satu sisi, masyarakat seolah alergi dengan partai. Persepsinya negatif. Namun begitu, hampir tiap tahun kita disuguhi deklarasi partai politik baru. Apa yang sebenarnya terjadi?

"Satu sisi orang begitu banyak alergi dengan partai politik. Orang juga persepsinya sangat negatif dengan partai politik," ujar Adi dalam sebuah video yang diunggah Rabu lalu.

"Tapi kenapa hampir setiap tahun kita menyaksikan muncul saja sejumlah partai politik baru," tandasnya.

Lalu, apa motivasi di balik kemunculan mereka? Adi punya analisis menarik. Salah satu pendorong utamanya adalah mobilitas vertikal bagi para elit. Di Indonesia, partai politik kerap jadi satu-satunya jalur untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan atau BUMN. Mau jadi wakil menteri, komisaris, atau pejabat penting lainnya? Jalur partai seringkali adalah kuncinya.

Faktanya, hampir semua wamen dan komisaris berasal dari unsur partai. Bahkan dari partai yang gagal masuk parlemen sekalipun.

"Ada kok yang jadi wamen perwakilan dari partai politik yang enggak lolos parlemen," katanya memberi contoh.

Jalur inilah yang kemudian jadi daya tarik kuat. Seseorang bisa naik kelas secara ekonomi dan sosial setelah jadi pejabat publik. Itu sebabnya, mendirikan partai bisa dilihat sebagai investasi politik jangka panjang.

Di sisi lain, ada faktor lain yang tak kalah menarik: pasar pemilih. Data menunjukkan bahwa sekitar 80 persen masyarakat Indonesia tidak merasa dekat dengan partai mana pun. Mereka bukan kader, bukan pengurus. Hanya sekitar 20 persen yang punya afiliasi jelas.

"Artinya secara umum masyarakat kita kurang lebih sekitar 80 persen adalah mereka yang sebenarnya tidak memiliki kedekatan apapun dengan partai," jelas Adi.