Kedaulatan Rakyat Dibajak, Parlemen Jalanan Jadi Senjata Terakhir

Ia menambahkan, transaksi jual-beli pasal dalam undang-undang pun terjadi. Semua itu, katanya, karena perintah partai di DPR yang merasa hak kedaulatan rakyat sudah terputus di bilik suara. Seolah, hak itu telah menjadi milik mereka.

Tak heran, gelombang demonstrasi ke DPR yang kini dianggap sebagai musuh rakyat terus terjadi berulang. Rakyat yang kecewa karena kedaulatannya dirampas, terpaksa membangun "parlemen jalanan" atau "parlemen digital". Mereka menyuarakan aspirasi di luar gedung parlemen, sebab fungsi lembaga resmi itu dianggap sudah mati.

Demokrasi sejatinya menjanjikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, menurut Sutoyo, mekanisme perwakilan melalui DPR macet total. Parlemen resmi kehilangan perannya sebagai cermin rakyat. Yang tersisa cuma formalitas belaka, sementara suara hati nurani rakyat semakin terpinggirkan dari ruang sidang yang megah.

"Parlemen jalanan menjadi ruang alternatif. Rakyat bisa bersuara tanpa perantara, meski harus berhadapan dengan DPR yang bukan lagi wakil, tapi musuh," kata Sutoyo menjelaskan fenomena itu.

"Di mana-mana muncul pernyataan sikap, petisi online. Itu jadi kekuatan penyeimbang ketika parlemen dan eksekutif gagal menjaga amanah," tambahnya.

Sutoyo menegaskan, sadar atau tidak, inilah wujud nyata dari parlemen jalanan yang sedang tumbuh. Ia lahir sebagai jawaban atas parlemen formal yang mati suri. Denyutnya berasal dari rakyat yang akhirnya sadar: kedaulatan mereka telah dirampok.

"Itulah kekuatan sejati," tandasnya.

Kekuatan itu muncul ketika rakyat paham bahwa kedaulatan adalah hak absolut. Ia tak bisa diwakilkan begitu saja, atau dikurangi nilainya. Identitas primer yang melekat pada setiap warga itu sayangnya telah dibajak oleh partai politik dan DPR.