Politik Family Club: Saat Simbol Mengalahkan Substansi

Ada tren yang kian menguat di panggung politik kita. Istilah "politik family club" mungkin terdengar baru, tapi praktiknya sudah akrab di mata. Intinya sederhana: citra kekeluargaan yang hangat dan harmonis dijadikan senjata utama untuk meraih legitimasi. Alih-alih berdebat soal gagasan atau program kerja yang konkret, yang dijual adalah kedekatan emosional. Rasanya, demokrasi kita perlahan bergeser dari ruang diskusi yang rasional menuju panggung pencitraan yang penuh sentimen.

Mengapa simbol keluarga begitu ampuh? Menurut sejumlah pengamat, keluarga adalah simbol universal yang sulit ditolak. Ia melekat erat dengan nilai-nilai moral dan norma sosial yang sudah mengakar. Ketika seorang politisi menampilkan diri sebagai bagian dari "keluarga besar" atau memamerkan keharmonisan rumah tangganya, pesan yang tersirat adalah soal karakter dan kepercayaan. Legitimasi pun dibangun bukan dari kapasitas mengelola negara, tapi dari kesan personal yang dipoles lewat gambar dan narasi.

Namun begitu, di balik citra yang manis itu tersembunyi masalah serius. Praktik ini pada dasarnya mereduksi makna keluarga itu sendiri. Keluarga seharusnya dipahami sebagai unit sosial dengan kepentingan nyata akses pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak. Tapi dalam politik family club, keluarga cuma jadi ornamen. Ia hadir sebagai latar foto, bukan sebagai subjek kebijakan yang perlu diperjuangkan. Akibatnya, persoalan riil yang dihadapi kebanyakan keluarga seperti kemiskinan, ketimpangan, atau beban hidup justru menghilang dari percakapan publik.

Fenomena ini, tak bisa dipungkiri, berkaitan erat dengan krisis diskursus kebijakan. Saat bahasa program terasa hambar atau tak lagi dipercaya, simbol emosional jadi jalan pintas yang efektif. Citra kekeluargaan dipakai untuk menutupi kekosongan programatik. Pemilih pun akhirnya tidak diajak menimbang-nimbang visi misi, melainkan diajak "merasa" dekat dengan sang figur. Demokrasi pun bergerak ke arah yang personal dan dangkal.

Logika media digital memperparah keadaan. Media sosial memang mengutamakan konten yang mudah dicerna, bersifat personal, dan cepat bikin tren. Politik family club sangat cocok dengan logika ini. Foto keluarga yang hangat, cerita-cerita domestik, mudah sekali menjadi viral. Tapi ingat, viralitas belum tentu sejalan dengan kualitas demokrasi. Justru, dominasi konten yang mengedepankan perasaan berpotensi meminggirkan ruang untuk kritik dan refleksi yang mendalam.