Kemenag Siapkan Pendidikan Agama Dukung Aturan Tunda Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Pantau - Mulai 28 Maret 2026 nanti, akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun akan ditunda. Aturan baru yang dikenal sebagai PP TUNAS (Tunggu Anak Siap) ini ternyata dapat dukungan penuh dari Kementerian Agama. Mereka tak cuma setuju, tapi sudah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung implementasi PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026 itu.

Dukungan itu diwujudkan lewat penguatan nilai moral dan etika digital. Sasaran utamanya? Seluruh lembaga pendidikan keagamaan. Dengan begitu, perlindungan anak di dunia maya diharapkan bisa lebih berkelanjutan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, ekosistem pendidikan besar di bawah Kemenag akan menjadi fokus. Jangkauannya luas sekali: mulai dari 10,4 juta siswa Madrasah, 3,3 juta santri pesantren, hingga puluhan ribu siswa sekolah keagamaan dari berbagai keyakinan.

"Kemenag berkomitmen mendukung penuh semangat PP TUNAS untuk menjaga masa depan generasi emas Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi pada penguatan 'benteng' moral dan etika digital bagi anak-anak didik di lingkungan pendidikan keagamaan," ujar Menag di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan usai ia mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi PP Tunas, Rabu (11/3/2026).

Rapat yang dipimpin Menkomdigi Meutya Hafid itu memang dihadiri banyak pejabat kunci. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hadir, begitu pula Mendagri Tito Karnavian dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi serta Menkependudukan/Kepala BKKBN Wihaji juga tak absen.

Di sisi lain, upaya Kemenag sebenarnya sudah dimulai lebih awal. Sejak 2025, mereka telah menggelar pelatihan literasi digital untuk ratusan ribu peserta. Angkanya mencapai 269.495 orang, mencakup guru, penyuluh agama, hingga da'i. Tujuannya jelas: membekali para pendidik agar bisa mendampingi anak membedakan konten yang bermanfaat dan yang berbahaya.

Tak berhenti di pelatihan, Kemenag juga berinovasi. Mereka mengintegrasikan kurikulum etika digital ke dalam pelajaran agama. Bahkan teknologi AI diperkenalkan lewat program "Santri Mahir AI" dan pembuatan konten edukatif ramah anak. Intinya, anak-anak tak cuma ditunggu sampai usianya cukup, tapi juga dibekali kecakapan intelektual sebelum bersentuhan dengan media sosial.

"Kemandirian dan keberlanjutan perlindungan ini memerlukan sinergi. Kemenag telah menjalin kolaborasi dengan Kemkomdigi melalui Nota Kesepahaman untuk memastikan gerakan beragama yang ramah dan santun, juga terefleksi di ruang digital," ungkap Menag.

Ke depan, ada dua fokus yang akan diintensifkan. Pertama, memanfaatkan jaringan penyuluh agama yang luas untuk mengedukasi keluarga. Poinnya soal pengasuhan anak di era digital dan pentingnya menunda akses anak ke ruang digital.

Kedua, memperkuat program Madrasah Ramah Anak dan Pesantren Ramah Anak. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sekaligus membatasi penggunaan teknologi digital yang tidak sesuai usia.

"Kami segera siapkan rencana aksinya untuk mengefektifkan perlindungan anak di ruang digital," tandasnya.

Melalui langkah-langkah proaktif ini, harapannya PP TUNAS bisa berjalan maksimal dan berdampak jangka panjang. Dengan memperkuat literasi digital sejak dini di sekolah dan pesantren, Kemenag optimis anak Indonesia akan tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang tak cuma unggul dan berakhlak, tapi juga cerdas memanfaatkan teknologi.

Biro Humas dan Komunikasi Publik