Program Kemitraan Internasional Cegah Sampah Plastik ke Laut Resmi Berjalan, Surabaya Jadi Percontohan

Program kemitraan internasional untuk menekan pencemaran sampah plastik di sungai sebelum mencapai laut resmi dimulai di Indonesia dengan Kota Surabaya sebagai lokasi perdana. Inisiatif yang diberi nama “Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution” ini merupakan kolaborasi bilateral antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Uni Emirat Arab, dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Peluncuran awal program dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat, 5 Juni lalu.

Pemilihan Surabaya sebagai kota pertama pelaksanaan program bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat menilai kota ini memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan. Secara spesifik, program akan memfokuskan diri pada pengendalian di aliran sungai sebagai upaya pencegahan masuknya sampah plastik ke laut, pembersihan sampah, penguatan ekonomi sirkular, serta perubahan perilaku masyarakat di sekitar bantaran sungai.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, M. Fikser, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerahnya. “Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Pangan dan seluruh kementerian yang lain. Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi Soft-Launching terkait dengan penanganan sampah plastik, sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut Fikser, implementasi program telah berjalan di dua titik, yaitu Kali Tebu dan Kali Mrutu. Di kedua lokasi tersebut, sistem penahan sampah telah dipasang untuk menghambat sampah plastik terbawa arus hingga ke laut. “Project yang sekarang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Mrutu itu sangat berdampak,” katanya.

Hasil nyata dari program ini mulai terlihat. Setiap harinya, sekitar satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari aliran sungai berkat kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Surabaya dengan dua organisasi non-pemerintah, Ecoton dan Lohjinawi. “Satu hari, satu ton sampah plastik yang kemudian diambil oleh teman-teman Ecoton begitupun juga Lohjinawi. Kami fasilitasi tempat bagi teman-teman dua NGO ini,” jelas Fikser.

Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program, tidak hanya dalam bentuk penyediaan fasilitas tetapi juga penguatan edukasi kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi. “Pak Wali Kota Eri Cahyadi sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman NGO ini. Sehingga kemudian kita tidak hanya membersihkan sampah, tapi ada edukasi kepada warga di sekitar untuk menjaga lingkungan,” tuturnya.

Program ini juga mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, melainkan dipilah dan dimanfaatkan kembali. Proses ini membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar yang dilibatkan dalam pemilahan, pengemasan, hingga penjualan sampah yang bernilai ekonomis. “Dari hasil sampah yang diambil itu dilakukan pemilahan. Jadi warga juga bisa bekerja dan mendapatkan manfaat,” ungkap Fikser.

Manfaat program tidak hanya dirasakan dari aspek lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian warga yang terlibat. Sampah yang sudah disortir kemudian dipilah, dikemas, lalu dijual sehingga membawa manfaat ekonomis. Perubahan kondisi lingkungan pun mulai terlihat, terutama di kawasan Kali Tebu yang sebelumnya dipenuhi sampah. Kini, sungai tampak lebih bersih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk turut menjaga lingkungan. “Kali Tebu sekarang bersih. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata warga juga terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya,” ungkapnya.

Meskipun rata-rata sampah yang tertahan di Kali Tebu masih mencapai sekitar satu ton per hari, Fikser mencatat adanya tren penurunan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. “Sampai hari ini masih bertahan di antara satu ton, ada penurunan. Karena setelah lihat kondisi sungai, orang mau buang lagi ragu-ragu karena sudah mulai baik. Terus sampah itu kita tahan dengan trash boom di depan,” katanya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkat, tetapi juga dari berkurangnya sampah yang dibuang sejak dari sumbernya. “Kita berharap sampah itu semakin berkurang, baru dikatakan berhasil. Untuk itu, kita akan memperkuat di hulu, kita harus tekan sampah dari rumah tangga,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan berbagai program berbasis masyarakat melalui Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim. Fikser menyebutkan bahwa target pengurangan timbulan sampah ditetapkan hingga 40 persen. “Jadi target Pak Wali Kota kepada kami Dinas Lingkungan Hidup, sampah harus berkurang 40 persen. Di Surabaya sampah per hari menghasilkan sekitar 1.800 ton,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton memiliki nilai ekonomis melalui pengolahan di TPS 3R, sementara sekitar 1.000 ton lainnya masuk dalam skema pengolahan menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Benowo. Adapun sekitar 600 ton sisanya masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebagai solusi, pemerintah pusat menunjuk Kota Surabaya sebagai salah satu daerah pengembangan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik dengan lahan seluas 5,8 hektare di Sumber Rejo, Kecamatan Pakal yang siap dimanfaatkan. “Sehingga sampah yang 600 ton itu, ke depan juga bisa kemudian terbakar bersama dengan sampah dari wilayah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan,” kata Fikser.

Di sisi lain, Koordinator Pokja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Murwani Nurfadilastuti, menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi pencemaran sampah. “Nah, salah satunya adalah untuk mendorong masyarakat bisa membatasi sampah dan juga memilah sampah dari sumbernya,” ujarnya. Ia meminta pemerintah terus mendorong masyarakat mengurangi timbulan sampah dan melakukan pemilahan dari sumbernya. Langkah ini dinilai penting agar sampah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak berakhir di sungai maupun lingkungan terbuka, serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. “Kami mengapresiasi dan kami terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan pengelolaan sampah,” imbuhnya.

Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Ahmad Bahri Rambe, menambahkan bahwa program ini dirancang secara komprehensif dengan fokus pada pengangkatan sampah, pengelolaan, dan edukasi masyarakat. “Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik. Nanti sampah-sampah ini akan dikelola, di-recycle dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan,” ujar Bahri. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah sungai yang berkelanjutan sehingga manfaat program dapat terasa dalam jangka panjang. “Jadi programnya cukup komprehensif. Bagaimana mengambil sampah sungai tapi juga melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Pangan dan Pemerintah UEA dengan UNDP Indonesia sebagai pelaksana. Program tersebut dijalankan secara nasional di lima lokasi, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali. Namun, Surabaya menjadi kota pertama yang dipilih untuk peluncuran sekaligus implementasi awal. “Project ini sudah berjalan di Kota Surabaya, dan harapannya nanti Surabaya menjadi kota percontohan di antara lima tadi. Sehingga semua daerah bisa meniru apa yang sudah dilakukan Surabaya jika program ini sudah berhasil,” pungkas Didin.