Politik Keluarga: Ketika Panggung Pencitraan Menggusur Ruang Debat

Dari sisi etika, praktik ini jelas problematik. Ia mengaburkan batas antara ranah privat dan kepentingan publik. Kehidupan pribadi yang seharusnya dilindungi justru dijadikan alat kampanye. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga termasuk anak-anak dilibatkan secara simbolis tanpa mempertimbangkan relasi kuasa dan dampaknya ke depan. Politik jadi merambah wilayah yang sangat intim, semata untuk kepentingan suara.

Di sisi lain, politik family club juga mereproduksi elitisme. Narasi keluarga yang ditampilkan seringkali hanya merepresentasikan satu golongan saja keluarga yang stabil, mapan, dan serba harmonis. Padahal, realita banyak keluarga di luar sana jauh dari gambaran itu. Alhasil, simbol yang seharusnya mempersatukan justru bisa menyingkirkan pengalaman keluarga marjinal dari panggung representasi.

Di Indonesia, gejala ini bisa dilihat dalam konteks personalisasi kekuasaan dan partai politik yang lemah. Ketika partai gagal menghasilkan gagasan dan kader yang berkualitas, figur dan citra personal mengambil alih. Keluarga, sebagai simbol yang mudah diterima, jadi instrumen penting membangun narasi kepemimpinan. Tapi ketergantungan pada simbol berisiko memperdalam krisis akuntabilitas.

Nah, kritik terhadap politik family club ini bukan berarti menolak nilai keluarga. Justru sebaliknya, ini adalah upaya membela demokrasi yang bermakna. Keluarga harus hadir dalam politik sebagai subjek kebijakan, bukan sekadar properti foto. Isu seperti perlindungan sosial, kebijakan yang ramah keluarga, kesetaraan gender, dan pengakuan terhadap kerja perawatan itulah hal substantif yang perlu diperjuangkan. Tanpa itu, simbol kekeluargaan hanya akan jadi kedok bagi kekuasaan yang minim tanggung jawab.

Pada akhirnya, politik family club mengajak kita untuk merenung ulang tentang kualitas demokrasi kita. Demokrasi yang sehat butuh lebih dari sekadar kehangatan visual. Ia memerlukan perdebatan rasional, kebijakan yang berbasis bukti, dan akuntabilitas yang jelas. Kalau simbol terus menggantikan substansi, politik akan kehilangan makna sejatinya. Tugas kita bersama warga, akademisi, media adalah membongkar ilusi ini dan mengembalikan politik ke khittahnya: mengurus kepentingan bersama secara adil dan bertanggung jawab.