Prabowo di Davos: Tegas Hukum, Genjot SDM, dan Gaungkan Perdamaian

Di Davos, Swiss, udara dingin tak menyurutkan semangat Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku bisnis global dalam World Economic Forum 2026, Kamis (22/1) lalu, ia menyampaikan pidato yang cukup berisi. Bukan sekadar retorika, ia membeberkan sejumlah capaian yang menurutnya telah diraih Indonesia, terutama dalam setahun terakhir.

Gebrakan Hukum dan Perang Melawan Korupsi

Prabowo membuka pidatonya dengan topik yang kerap jadi sorotan: penegakan hukum. Ia meyakini, iklim investasi yang sehat mustahil tercipta tanpa kepastian di bidang ini. Karena itu, pemerintahannya disebut tak ragu bertindak tegas, termasuk memberantas korupsi yang menggerogoti sendi-sendi ekonomi.

"Kami telah menghadapi korupsi secara langsung, tegas, dan terbuka. Sebagaimana layaknya seseorang yang berhadapan dengan penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita," ujar Prabowo.

Ia mengklaim, tak lama setelah dilantik, timnya langsung membongkar kasus megakorupsi yang menjerat tata kelola minyak mentah. Kasus itu sendiri menyeret nama pengusaha Riza Chalid. Menurut Prabowo, praktik ilegal semacam ini ditemukan di banyak sektor. Penindakannya pun terus digencarkan. Beberapa waktu lalu, misalnya, izin operasi 28 perusahaan yang berdiri di kawasan hutan lindung dicabut.

Menyapu Peraturan yang "Tak Masuk Akal"

Di sisi lain, upaya lain yang digaungkan adalah penyederhanaan regulasi. Dalam setahun, ratusan peraturan disebut telah dihapus.

"Ratusan peraturan telah kami hapus dalam satu tahun," tegasnya.

Aturan-aturan yang dihilangkan itu, kata Prabowo, adalah yang dinilai "tidak masuk akal". Aturan semacam itu dianggap jadi penghalang keadilan dan malah menyuburkan budaya korupsi. "Kami telah menghapus ratusan dan ratusan peraturan yang tidak masuk akal, peraturan yang menghambat keadilan, yang menciptakan budaya korupsi," beber dia. Langkah ini, lagi-lagi, diklaim untuk menciptakan iklim investasi yang lebih positif.

Di Panggung Dunia, Suara Perdamaian

Prabowo juga menegaskan posisi Indonesia di kancah geopolitik global. Menurutnya, Indonesia memilih jalan perdamaian, bukan kekacauan. Prinsipnya sederhana: berteman dengan semua pihak, dan tak ingin memiliki musuh.

"Indonesia memilih perdamaian daripada kekacauan. Kami ingin menjadi teman bagi semua dan musuh bagi tidak satu pun," katanya.

"1.000 teman terlalu sedikit bagi kami, 1 musuh terlalu banyak," imbuh Prabowo, menyampaikan pesan yang terdengar puitis.

Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi warga dunia yang baik dan bertanggung jawab, termasuk dalam isu pelestarian alam. Kepada seluruh kepala negara yang hadir, ia mengajak bersama-sama menjaga perdamaian dunia.

Fokus pada Manusia: Pendidikan Jadi Kunci

Bagian penting lain dari pidatonya adalah soal pengembangan sumber daya manusia. Bagi Prabowo, ini adalah kunci kemajuan bangsa yang tak bisa ditawar.

"Saya memiliki keyakinan bahwa modal manusia menentukan pertumbuhan jangka panjang, keuntungan jangka panjang. Pengembangan manusia, sumber daya manusia adalah kunci menuju bangsa yang berkembang dan sukses," ucapnya.

Tanpa pendidikan yang memadai, sebuah negara berisiko gagal. "Kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal. Tidak ada negara yang bisa berharap untuk stabil dan makmur jika rakyatnya buta huruf, jika rakyatnya tidak mampu mengikuti sains dan teknologi modern," jelas dia.

Untuk mewujudkannya, pemerintah gencar mendigitalisasi sekolah. Salah satunya dengan memasang panel pintar interaktif di kelas. Tahun 2026 ditargetkan penambahan satu juta unit lagi, sehingga tiap sekolah minimal punya tiga sampai empat kelas berpanel digital. Harapannya, dalam tiga tahun ke depan, setiap sekolah punya setidaknya enam ruang kelas dengan fasilitas itu.

Tak cuma itu. Ada rencana merenovasi 60 ribu sekolah dan membangun 500 sekolah unggulan. Prabowo juga memamerkan program Sekolah Rakyat yang sudah berjalan, dengan 166 unit berdiri. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa sekolah gratis. Target akhirnya adalah 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Dan yang terbaru, ada wacana membangun 10 universitas baru. Saat ini pemerintah masih menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Eropa dan Amerika Utara untuk mewujudkannya.