Negara punya kewajiban besar di sini. Kewajiban untuk melindungi warganya dari eksploitasi, termasuk pekerja migran Indonesia yang rentan jadi sasaran jaringan ilegal. Perlindungan itu, lanjutnya, harus diberikan sesuai prinsip HAM dan hukum internasional yang berlaku.
Nah, solusinya nggak bisa parsial. Mercy mendorong kerja sama internasional ditingkatkan, khususnya di bidang intelijen dan keamanan maritim. Mitra seperti Australia dan negara-negara ASEAN, menurutnya, krusial. Soalnya, kejahatan lintas negara kayak gini mustahil ditangani sendirian.
Karena itu, desakan keras ditujukan ke pemerintah. Melalui Menko Kumham Imipas, aparat keamanan laut, TNI, dan Polri, patroli maritim di seluruh perairan kepulauan termasuk Maluku dan sekitarnya harus diperkuat. Jangan setengah-setengah.
“Pemerintah harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan bertindak tegas demi kedaulatan negara, keamanan wilayah perbatasan, serta perlindungan bagi masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
Pesan akhirnya jelas: ini soal kedaulatan. Dan ancamannya nyata.
Artikel Terkait
Wabup Bone Bahas Nasib Tenaga Honorer Pertanian dengan Kementan
Menhan: Status Siaga Satu TNI untuk Jamin Rasa Aman, Bukan untuk Dikhawatirkan
BPJS Kesehatan Makassar Tetap Buka Layanan Administrasi Selama Libur Lebaran
Nastar hingga Kue Kacang: Kisah di Balik Kue Kering Wajib Lebaran