Suriah kini memegang kendali atas sebagian besar sumber daya alamnya. Ini pertama kalinya terjadi sejak 2011. Sebuah pencapaian yang cukup signifikan, tentu saja, setelah bertahun-tahun konflik yang melelahkan.
Memang, masih ada beberapa wilayah yang otonom. Sebut saja Hasakah Utara, Kobani, dan Suwayda. Tapi menurut analisis, nilai ekonominya bagi negara tak terlalu besar. Jadi, otonomi berkelanjutan mereka kemungkinan hanya memberi dampak kecil pada situasi domestik Suriah ke depan.
Di sisi lain, posisi Ahmed Al-Sharaa terlihat semakin kokoh. Kekuasaannya sudah terkonsolidasi dengan solid, mengubur ancaman keruntuhan negara yang dulu kerap menghantui. Ancaman itu kini sirna.
Nah, memasuki tahun 2026, tantangan Al-Sharaa bergeser. Bukan lagi soal bertahan atau berperang, melainkan membangun. Dia harus beralih ke penyusunan konstitusi permanen. Artinya, meninggalkan 'mentalitas perang' yang sudah mendarah daging dan benar-benar menegakkan supremasi hukum. Itu pekerjaan rumah yang tidak mudah.
Lalu, bagaimana dengan kelompok seperti YPG (Kurdi) dan Al-Hijriah (Druze) di kantong-kantong tadi? Pilihan mereka sebenarnya tak banyak.
Artikel Terkait
Prabowonomics di Davos: Gagasan atau Gincu Ekonomi?
Prabowo Siap Paparkan Prabowonomics di Panggung Elite Davos 2026
Gelembung Epistemologi: Ketika Dunia Kita Menyempit dan Konflik Mengintai
Tito Karnavian Serahkan Bantuan Langsung dan Tinjau Pemulihan Pidie Jaya