Angka Ekonomi Menggurita, Kelas Menengah Justru Menyusut

Pertumbuhan Tanpa Kesejahteraan: Apakah Mungkin?

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director (Political Economy and Policy Studies)

Pandemi COVID-19 sempat memukul telak perekonomian kita. Tahun 2020, ekonomi Indonesia menyusut 2,07 persen. Setelah itu, ceritanya berubah. Pemerintah mengklaim pemulihan berjalan baik, dengan pertumbuhan rata-rata 4,77 persen dari 2021 hingga 2024. Bahkan, di rentang 2022–2024, angkanya disebut-sebut menembus di atas 5 persen.

Angka-angka itu tentu saja digaungkan sebagai sebuah keberhasilan. Tapi tunggu dulu. Di balik optimisme resmi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru membeberkan sebuah paradoks yang menggelitik bahkan mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim itu ternyata diiringi oleh fakta pahit: kelas menengah menyusut dan jumlah penduduk rentan miskin malah bertambah.

Secara teori, logikanya sederhana. Pertumbuhan ekonomi yang sehat harusnya sejalan dengan membaiknya kesejahteraan. Kelas menengah menguat, sementara kelompok rentan berkurang. Apalagi di periode 2021–2022, negara dapat berkah dari melonjaknya harga komoditas ekspor. Penerimaan negara melambung tinggi.

Namun begitu, realitanya berkata lain. Sama sekali berbeda.

Data BPS mengungkapkan, dari 2019 hingga 2024, penduduk kelas menengah turun drastis sebanyak 9,48 juta orang. Di sisi lain, mereka yang masuk kategori rentan miskin justru membengkak 12,7 juta jiwa. Fakta inilah yang memunculkan tanda tanya besar: benarkah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan? Mungkinkah hal itu terjadi?

Paradoks ini, menurut sejumlah pengamat, menimbulkan setidaknya dua masalah serius.

Pertama, klaim pertumbuhan sekitar 5 persen di periode 2021–2024 patut dipertanyakan keabsahannya. Rasanya sangat meragukan. Kalau ekonomi benar-benar tumbuh segitu, hampir mustahil kesejahteraan masyarakat memburuk secara masif. Paling tidak, kelas menengah tidak akan tergerus hampir 9,5 juta orang. Pun, pertumbuhan sebesar itu seharusnya mengangkat kelompok rentan, bukan malah menambah jumlah mereka.

Secara statistik, kombinasi antara pertumbuhan tinggi, penyusutan kelas menengah, dan lonjakan masyarakat rentan ini adalah sebuah anomali. Jelas-jelas tidak wajar.

Kecurigaan ini makin menemukan pijakannya ketika melihat angka “diskrepansi statistik” yang muncul. Pada 2022 dan 2023, angka selisih akibat ketidaksempurnaan data ini membengkak hingga sekitar Rp1.171 triliun. Jumlah itu hanya sedikit lebih rendah dari nilai konsumsi pemerintah yang sekitar Rp1.500 triliun.

Dalam kondisi normal, diskrepansi statistik seharusnya kecil, tidak signifikan. Tapi ketika angkanya membesar sedemikian rupa, validitas data pertumbuhan ekonomi jadi diragukan. Bisa dibilang, data yang dirilis BPS itu jadi sulit dipercaya.

Kedua, ada hal yang lebih mencengangkan. Di tengah kemerosotan yang dialami hampir seluruh lapisan masyarakat, kelompok kelas atas justru bertambah. Sekitar 0,02 persen atau lebih dari 56.000 orang.

Fakta ini seperti memberi sinyal terang. Kebijakan ekonomi selama pandemi dan pascapandemi (2020–2024) terlihat asimetris dan cenderung elitis. Berpihak pada kelompok atas. Hal itu tercermin dari beberapa kebijakan strategis seperti Undang-Undang IKN, UU Cipta Kerja, penetapan Proyek Strategis Nasional, hingga pelemahan institusional terhadap KPK.

Jadi, ketika hampir semua lapisan masyarakat terpuruk kecuali yang di puncak, wajar saja jika klaim pertumbuhan 5 persen itu dicurigai. Serius.

Data deflator PDB triwulanan disebut-sebut memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya tidak mencapai 5 persen. Tapi, soal itu akan kita bahas di lain waktu.

Pada akhirnya, Indonesia tampaknya tak hanya berhadapan dengan masalah ketimpangan yang kian lebar. Kita juga mungkin sedang menghadapi krisis kredibilitas data ekonomi.

Tanpa data yang akurat dan bisa dipercaya, kebijakan ekonomi yang dibuat hanya akan berdiri di atas ilusi statistik. Bukan di atas realitas kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.

000