Kemiskinan Itu Membahagiakan? Pernyataan Prabowo Mengguncang Akal Sehat
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di acara Perayaan Natal Nasional 2025 benar-benar memantik perbincangan. Saat menyampaikan sambutannya, ia menyebut rakyat Indonesia sebagai bangsa paling bahagia di dunia. Klaim itu ia sandarkan pada sebuah studi global dari Harvard University dan Gallup.
Ia mengaku terharu. Menyaksikan banyak dari kita hidup sederhana, tapi tetap bisa menemukan kebahagiaan. Bagi Presiden, ini adalah cermin dari optimisme dan kekuatan sosial yang kita miliki sebagai sebuah bangsa.
Namun begitu, pernyataan itu langsung berhadapan dengan sebuah paradoks yang serius. Di media sosial, ramai sekali perbandingan antara klaim kebahagiaan itu dengan data-data kemiskinan yang beredar.
Yang banyak disoroti adalah data Bank Dunia. Lembaga itu punya standar kemiskinan internasional: US$2,15 per hari, atau kira-kira Rp10.000. Nah, kalau pakai tolok ukur itu, angkanya mencengangkan. Lebih dari 100 juta penduduk Indonesia disebut masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Tentu saja, angka ini jauh sekali dari catatan resmi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin kita sekitar 25 juta jiwa per Maret 2024. Kok bisa beda jauh?
Jawabannya ada di metode hitungnya. BPS memakai garis kemiskinan nasional, sekitar Rp550 ribu per bulan. Angka ini disesuaikan dengan pola konsumsi kita sehari-hari. Sementara Bank Dunia punya patokan global, dibuat untuk membandingkan kondisi antarnegara. Perbedaan metodologi inilah, kata para ekonom, yang sering bikin publik bingung. Di sisi lain, ini juga membuka debat panjang: mana yang lebih penting, kebahagiaan subjektif atau kesejahteraan yang bisa diukur secara objektif?
Di media sosial, reaksinya bisa ditebak. Beragam komentar sinis dan kritis membanjiri linimasa, mempertanyakan relevansi klaim "bahagia" di tengah tekanan hidup yang nyata.
Artikel Terkait
Dari Aceh ke Donbass: Kisah Briptu yang Desersi dan Jadi Tentara Bayaran Rusia
Senator Papua Kritik Lembaga Baru: Papua Butuh Dialog, Bukan Birokrasi
Gema Bangsa Resmi Melangkah, Langsung Dukung Prabowo di 2029
Sutoyo Abadi Soroti Kekeliruan Fatal: Kedaulatan Rakyat Bukan Milik DPR