Buruh Bergerak ke Kemnaker, Tuntut UMP DKI Rp 5,89 Juta

Kerumunan buruh yang sejak pagi memadati halaman gedung DPR RI akhirnya membubarkan diri. Mereka tak pulang, melainkan bergerak lagi. Tujuannya kini adalah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi menunjukkan, sekitar pukul 1 siang lebih, massa mulai bubar dari Senayan dengan tertib. Suasana cukup lancar. Lalu, mereka bergerak dalam konvoi panjang, dipandu oleh dua mobil komando yang melaju perlahan di depannya.

Tak butuh waktu lama, pukul 14.20 WIB, aksi sudah dimulai lagi di depan gedung Kemnaker. Massa langsung berbaris rapi, menghadap ke arah gedung pemerintahan itu. Dampaknya langsung terasa: kemacetan merambat di sepanjang Jalan Gatot Subroto, terutama arah menuju Cawang. Beberapa anggota polisi terlihat berjaga, mengatur lalu lintas yang mulai tersendat.

Aksi ini sebenarnya adalah lanjutan dari unjuk rasa yang digelar sejak pagi. Di DPR, para buruh menitipkan empat tuntutan utama. Yang paling menyita perhatian adalah tuntutan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Mereka mendesak angka itu dinaikkan menjadi Rp 5,89 juta per bulan.

"Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen KHL sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL,"

Begitu penjelasan Presiden KSPI, Said Iqbal, kepada massa yang berkumpul.

Selain soal upah di Jakarta, ada juga tuntutan untuk Jawa Barat. Mereka meminta revisi terhadap SK Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 wilayah. Intinya, mereka ingin angka itu dikembalikan sesuai rekomendasi dari pemimpin daerah setempat.

"Revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota, agar dikembalikan sesuai rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,"

ujarnya lagi.

Tak cuma urusan ketenagakerjaan, dua tuntutan lain juga disuarakan. Pertama, mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Kedua, mereka secara tegas menolak wacana pilkada yang dipilih melalui DPRD.

"Menolak pilkada melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh,"

tandas Said Iqbal menutup pernyataannya.

Jadi, meski sudah berpindah lokasi, semangat dan tuntutan mereka tetap sama. Suasana di Gatot Subroto sore itu pun berubah: riuh rendah orasi, spanduk-spanduk terkembang, dan lalu lintas yang merayap pelan.