Anggota DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Keterlibatan Indonesia di Board of Peace

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, punya permintaan tegas untuk pemerintah: tinjau ulang, atau lebih baik lagi, hentikan saja keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Inisiatif yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump ini, menurutnya, justru berbahaya bagi prinsip dasar politik luar negeri kita.

“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” tegas politisi PDI Perjuangan itu dalam pernyataannya, Selasa (3/3).

Intinya, dia khawatir. Di tengah situasi Timur Tengah yang terus memanas, termasuk ketegangan dengan Iran, posisi kita di BoP bisa menimbulkan persepsi buruk. Seolah-olah Indonesia sudah masuk dalam orbit kepentingan Amerika Serikat dan Israel.

“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” tambahnya. Imbasnya, citra kita sebagai bangsa yang mandiri bisa tergerus.

Netralitas yang Dipertanyakan

Hasanuddin melihat ada masalah konsistensi di sini. Sejak awal, partisipasi Indonesia di BoP sudah memunculkan tanda tanya. Apakah langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia? Pertanyaan itu menganga, tanpa jawaban yang jelas.

Belum lagi sikap pemerintah yang dinilainya kurang tegas. Belum ada pernyataan keras yang mengutuk agresi militer di kawasan tersebut. Nah, sikap setengah hati seperti ini malah bisa memperkuat anggapan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya netral. Padahal, persepsi dari publik internasional, terutama rakyat Palestina, harusnya jadi perhatian serius.

Ditolak di Lapangan, Memberatkan di Anggaran

Masalahnya tidak cuma soal persepsi. Di lapangan, rencana keikutsertaan ini sudah ditolak. Perwakilan Hamas di Palestina, kata Hasanuddin, secara terbuka telah menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza, termasuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) BoP.

“Penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” paparnya.

Di sisi lain, beban anggarannya juga tidak main-main. Partisipasi dalam misi semacam ini tentu butuh biaya besar. Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintah diminta lebih jeli. Prioritas belanja negara harus benar-benar dipilih dengan hati-hati.

Lima Alasan untuk Mundur

Menyimpulkan argumennya, Hasanuddin merinci setidaknya lima alasan kuat untuk segera mundur dari BoP. Pertama, partisipasi ini dinilai melukai mandat konstitusi. Kedua, sikap pemerintah terhadap konflik global dinilai kurang tegas.

Ketiga, ada risiko nyata yang bisa mengganggu hubungan diplomatik dan solidaritas kita dengan Palestina. Keempat, beban fiskal dari alokasi anggaran misi ISF tidak bisa dianggap enteng.

Dan yang kelima, mungkin yang paling mengkhawatirkan: risiko Indonesia terjebak dalam kepentingan politik negara tertentu. Jika itu terjadi, citra bangsa di mata dunia yang bisa jadi taruhannya.