Tito Karnavian Blusukan, Ungkap Peta Pemulihan Pascabencana Sumatera

Di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, suasana rapat koordinasi Kamis siang itu terasa padat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang memimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, memaparkan perkembangan terkini soal penanganan dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Rakor ini jadi momen penting untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah diambil.

Sejak ditugaskan, Tito tak cuma duduk di ruang rapat. Ia blusukan langsung ke lokasi bencana, bertemu para kepala daerah, dan mengonsolidasikan semua kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya sederhana: mendengar langsung persoalan di lapangan, bukan sekadar klaim dari pusat.

“Kita cek satu per satu,” ujarnya tegas.

“Kami tidak ingin mengeklaim dari atas. Kami ingin dengar pernyataan dari bawah. Ada masalah enggak? Kalau ada, di mana? Kerja kita mulai dari situ.”

Dari serangkaian kunjungan dan pertemuan itu, muncul gambaran yang beragam. Di satu sisi, Sumatera Barat menunjukkan progres yang menggembirakan. Aktivitas pemerintahan daerah sudah normal lagi. Semua RSUD beroperasi, pasokan energi dan komunikasi stabil, bahkan geliat ekonomi mulai terasa. Namun begitu, bukan berarti semua sudah beres. Beberapa kabupaten masih butuh perhatian ekstra, terutama untuk urusan pendidikan, akses jalan, dan pemulihan sektor pariwisata.

Di sisi lain, kondisi di Sumut dan Aceh masih berat. Tantangannya lain lagi. Timbunan lumpur yang masih menggunung, jalan dan jembatan yang rusak parah, plus kerusakan di pasar rakyat serta fasilitas pendidikan desa, membuat pemulihan berjalan lebih pelan. Menurut Tito, situasi ini butuh kerja gotong royong yang solid. Tidak hanya dari pemerintah pusat dan daerah, tapi juga TNI-Polri dan tentu saja, masyarakat sendiri. Pembersihan lumpur dan perbaikan infrastruktur dasar harus jadi prioritas.

Dalam rapat itu, Tito juga menyodorkan data-data konkret. Ia ingin setiap masalah ditindaklanjuti oleh kementerian teknis yang berwenang. Ambil contoh kerusakan fasilitas pendidikan.

“Contoh aja, ini datanya lengkap untuk Sumbar,” jelasnya sambil merujuk pada dokumen yang ada.

“Misalnya, untuk PAUD, TK, SD: yang rusak ringan 2, rusak sedang 40, rusak berat 45. Lokasinya di mana saja… detailnya ada semua di sini.”

Memasuki fase rehabilitasi, Tito menekankan perlunya indikator pemulihan yang terukur. Pemerintahan daerah harus berjalan normal, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan pulih, akses jalan terbuka, dan aktivitas ekonomi bergerak lagi. Hal-hal mendasar seperti BBM, listrik, air bersih, dan internet juga wajib terpenuhi.

Ia juga menyoroti soal pengungsi. Baginya, jumlah pengungsi yang cepat berkurang adalah indikator kemajuan yang nyata. Masyarakat harus bisa segera kembali ke rumah mereka, atau setidaknya ke hunian sementara. Untuk itu, penyaluran bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa, serta bantuan sosial dan ekonomi harus dipercepat. Daya beli masyarakat perlu segera dipulihkan.

Rapat hari itu dihadiri oleh sejumlah pimpinan penting. Hadir Menko PMK Pratikno yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Tiga gubernur dari wilayah terdampak Muzakir Manaf (Aceh), Muhammad Bobby Afif Nasution (Sumut), dan Mahyeldi Ansharullah (Sumbar) juga hadir menyampaikan laporan dan masukan dari daerah masing-masing.