Dalam rapat itu, Tito juga menyodorkan data-data konkret. Ia ingin setiap masalah ditindaklanjuti oleh kementerian teknis yang berwenang. Ambil contoh kerusakan fasilitas pendidikan.
“Contoh aja, ini datanya lengkap untuk Sumbar,” jelasnya sambil merujuk pada dokumen yang ada.
“Misalnya, untuk PAUD, TK, SD: yang rusak ringan 2, rusak sedang 40, rusak berat 45. Lokasinya di mana saja… detailnya ada semua di sini.”
Memasuki fase rehabilitasi, Tito menekankan perlunya indikator pemulihan yang terukur. Pemerintahan daerah harus berjalan normal, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan pulih, akses jalan terbuka, dan aktivitas ekonomi bergerak lagi. Hal-hal mendasar seperti BBM, listrik, air bersih, dan internet juga wajib terpenuhi.
Ia juga menyoroti soal pengungsi. Baginya, jumlah pengungsi yang cepat berkurang adalah indikator kemajuan yang nyata. Masyarakat harus bisa segera kembali ke rumah mereka, atau setidaknya ke hunian sementara. Untuk itu, penyaluran bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa, serta bantuan sosial dan ekonomi harus dipercepat. Daya beli masyarakat perlu segera dipulihkan.
Rapat hari itu dihadiri oleh sejumlah pimpinan penting. Hadir Menko PMK Pratikno yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Tiga gubernur dari wilayah terdampak Muzakir Manaf (Aceh), Muhammad Bobby Afif Nasution (Sumut), dan Mahyeldi Ansharullah (Sumbar) juga hadir menyampaikan laporan dan masukan dari daerah masing-masing.
Artikel Terkait
Banjir Rendam Rel, Delapan Kereta Jakarta-Semarang Terhambat
Candi Palgading: Jejak Mataram Kuno yang Bertahan di Tengah Gempuran Perumahan Sleman
Pendaki Muda Ditemukan Tewas di Jurang Terpencil Gunung Slamet
Kelahiran Pertama Macan Tutul Amur di Wina Setelah Delapan Tahun