Anggota DPR Desak Pemerintah Perketat Perlindungan WNI di Tengah Eskalasi Konflik AS-Israel-Iran

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang kian meluas, memantik kekhawatiran serius di tanah air. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, secara khusus menyoroti nasib Warga Negara Indonesia yang berada di kawasan rawan tersebut. Baginya, keselamatan mereka harus jadi prioritas utama pemerintah, tanpa bisa ditunda lagi.

“Pemerintah harus selalu siap untuk melakukan rencana kontingensi dan memfasilitasi evakuasi WNI kita ke tempat aman sebagai bentuk langkah antisipatif yang matang,” tegas Farah kepada wartawan, Senin lalu.

Dia melanjutkan, kesiapsiagaan itu tak cuma untuk mereka yang ada di pusat konflik. “Tetapi juga harus mencakup pengetatan pengamanan bagi seluruh WNI di sekitarnya, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara Teluk,” tambahnya.

Memang, langkah awal Kemlu dan KBRI Tehran yang menetapkan Siaga 1 untuk 329 WNI di Iran patut diapresiasi. Namun begitu, melihat eskalasi yang berjalan cepat, Farah mendorong adanya langkah perlindungan ekstra yang lebih menyeluruh. Situasinya dinamis, dan ancamannya nyata.

Di sisi lain, ada persoalan lain yang mengemuka: nasib jemaah umrah. Konflik ini jelas mengganggu mobilitas, terutama bagi warga Indonesia yang sedang atau baru saja menunaikan ibadah di tanah suci. Farah pun menyoroti dampaknya terhadap keamanan rute penerbangan.

“Untuk itu, kami meminta kementerian terkait untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan otoritas penerbangan dan maskapai,” ujarnya.

Koordinasi itu, menurutnya, penting guna memastikan jalur udara tetap aman dan kepulangan para jemaah ke Tanah Air berjalan lancar tanpa halangan.

Lebih jauh, politisi PAN ini juga menyambut baik langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif untuk bertindak sebagai mediator dalam konflik ini dinilainya sebagai upaya strategis.

“Kami mendukung penuh inisiatif Presiden RI untuk memfasilitasi dialog. Dengan kredibilitas yang kita miliki, Indonesia siap menjadi mediator demi mencegah krisis kemanusiaan dan ekonomi yang lebih luas,” pungkas Farah.

Dukungannya jelas. Di tengah situasi yang mencemaskan, upaya penyelamatan WNI dan langkah perdamaian harus berjalan beriringan.