Jangan Cuma Jadi Antek: Pengamat Peringatkan Risiko Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Trump

Jakarta – Menanggapi kemungkinan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump, pengamat Hubungan Internasional UI, Shofwan Al-Banna Choiruzzad, punya pandangan tegas. Intinya, kalau sudah terlanjur gabung, Indonesia harus bisa mengubah dinamika di dalamnya. Tidak boleh cuma numpang nama.

“Jika Indonesia tidak bisa keluar dan terlanjur bergabung, pastikan bahwa Indonesia mampu mengubah ‘permainan’ di dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Trump,” tegas Shofwan, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu lalu.

Pria yang meraih gelar doktor dari Jepang ini khawatir. Menurutnya, posisi Indonesia jangan sampai jadi subordinat, apalagi sekadar mengikuti kemauan Washington. Prinsip politik luar negeri yang bebas aktif jangan sampai tergerus.

“Indonesia tidak justru menjadi antek-antek Trump,” ujarnya lagi.

Ia bahkan menyoroti kemungkinan lain yang lebih mengkhawatirkan. “Apalagi dijadikan satpam untuk mengamankan proyek real estate dalam bentuk pengiriman pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional.”

Di tengah situasi geopolitik global yang carut-marut, sikap seperti ini dinilainya krusial. Apalagi, tindakan AS sendiri kerap dianggap melanggar kesepakatan internasional. Maka, konsistensi adalah kunci.

Shofwan mengingatkan pentingnya merujuk pada sikap resmi pemerintah. Ia menunjuk pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum PBB, September silam. Saat itu, Prabowo mengajak dunia internasional menolak doktrin “yang kuat berbuat sewenang-wenang”.

“Thucydides memperingatkan: Yang kuat dapat berbuat semau mereka, sementara yang lemah harus menderita, kita harus menolak doktrin ini,” kata Presiden dalam pidatonya.

“PBB ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus membela semua, yang kuat dan yang lemah. Benar disebut benar, bukan karena dapat disebut demikian, tetapi memang demikian adanya.”

Nah, menurut Shofwan, dewan yang digagas Trump itu justru berangkat dari semangat yang bertolak belakang. Ia menilai inisiatif itu tidak lahir dari niat perdamaian sejati, melainkan lebih untuk mengakomodasi kepentingan nasional AS sendiri.

“Trump dan AS memang menciptakan kondisi yang demikian,” pungkasnya. “Bukan demi perdamaian, tapi demi kepentingan AS sendiri.”