Kritik untuk Negeri yang Gagal Berantas Korupsi: Demokrasi dan Lingkungan yang Terancam

Oleh Eko S Dananjaya

Tulisan ini saya persembahkan untuk kawan-kawan yang masih bertahan di jalan panjang perjuangan. Untuk mereka yang, hingga hari ini, tak lelah menyuarakan etika dan moral. Suara itu terdengar khususnya dalam memperingati HUT ke-26 Indemo dan 52 tahun peristiwa kelam 15 Januari 1974 di Jakarta.

Indonesia, sayangnya, adalah salah satu contoh negara yang mulai menyangkal demokrasinya sendiri. Kita sekarang menghadapi kenyataan pahit: praktik demokrasi sebagai transformasi yang dulu kita perjuangkan bersama, sudah jauh tertinggal. Ia seperti ditinggalkan di pinggir jalan.

Mahasiswa dan rakyat tahun 1998 berhasil mengakhiri rezim militeristik yang otoriter. Tapi, setelah perubahan itu diraih, semuanya tak berjalan mulus. Makin ke sini, demokrasi makin terpinggirkan, nyaris kehilangan rohnya. Apa penyebabnya?

Demokrasi terlihat berjalan, tapi pada hakikatnya ia mandek. Salah satu faktornya? Ia dimanfaatkan oleh segelintir politisi. Demokrasi dijadikan sekadar instrumen untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Di situlah kemunduran itu mulai merayap, bertahap namun pasti.

Menurut analisis Thomas Power dan Eve Warburton dalam tulisannya “Demokrasi di Indonesia: dari stagnansi ke regresi”, situasi pasca pemilu 2019 menunjukkan kemunduran demokratis. Penyebabnya, antara lain, lemahnya pengawasan rakyat terhadap kekuasaan.

Problem sejak awal reformasi tak kunjung tuntas. Ditambah lagi fenomena baru di era kepemimpinan Joko Widodo. Sepuluh tahun terakhir, bangsa ini seperti terjebak dalam demokrasi ilusi. Kita menyaksikan bagaimana demokrasi diinjak-injak sebagai pijakan untuk berkuasa secara leluasa. Tren kemunduran ini bahkan memicu resesi demokrasi.

Demokrasi berubah wujud menjadi tren korupsi, tren kebohongan, dan manipulasi. Korupsi tumbuh subur karena penegak hukum kerap tak serius. Lihat saja berita-berita, tidak sedikit aparat penegak hukum yang justru terjerat kasus korupsi.

Keprihatinan akan masa depan bangsa ini tak lepas dari kualitas pemimpinnya. Jika pemimpin lemah dan hanya pandai beretorika, bangsa ini bisa-bisa tercerai berai. Sepanjang sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo, terasa sekali adanya disorientasi. Arah bangsa seperti tak jelas.

Menyimak kegagalan itu, pemerintah Prabowo sekarang diharapkan bisa mengembalikan spirit demokrasi sebagai pijakan. Prabowo harus lebih tegas memberantas korupsi. Soalnya, korupsi sudah jadi bahaya laten yang muncul di mana-mana, melampaui batas kewajaran. Jangan lagi dilihat cuma sebagai penyalahgunaan dana. Korupsi juga menyangkut penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kita mungkin ingat pesan Syafrie Syamsuddin, Menteri Pertahanan, saat memberi ceramah di Universitas Hasanuddin.

“Serang korupsi, serang yang berbau ilegal,” katanya waktu itu.

Sinyal keras itu jelas, agar mahasiswa tetap memegang teguh moralitas, etika, dan idealisme. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa adalah garda terdepan pertahanan moral. Kampus harus tetap menjadi benteng melawan ketidakadilan dan keserakahan.

Sayangnya, saat ini banyak pihak yang seharusnya jadi panutan justru terjerumus. Ulama, rektor, anggota dewan, penegak hukum, bahkan menteri banyak yang terlilit kasus korupsi. Di luar sana, pengusaha dan penguasa sering bersatu dalam kolaborasi yang merusak. Hubungan simbiosis ini, yang dulu disebut almarhum Rizal Ramli sebagai ‘rezim PengPeng’ (penguasa-pengusaha), tumbuh bak jamur di musim hujan.

Oligarki yang dibangun secara sistematis ini menabrak segala aturan. Dampaknya pada kerusakan hukum dan sumber daya alam sangat serius. Hukum tidak lagi membatasi kekuasaan, malah diartikulasikan seenaknya oleh pemerintah. Produk hukum jadi absurd: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus korupsi besar dan pelanggaran HAM sering diselesaikan lewat kompromi belaka. Keadilan pun sirna.

Praktik manipulatif ada di mana-mana, hingga kita tak tahu lagi dari mana ancaman berikutnya datang. Ancaman terhadap persatuan, disintegrasi, hingga bencana alam yang makin menjadi. Bahkan, ada fase kolonialisme baru yang perlahan menggerogoti bangsa.

Kolonialisme gaya baru ini merasuk lewat pudarnya kesadaran berbangsa. Kita terlihat bersatu, tapi sebenarnya berjalan sendiri-sendiri. Kemarahan rakyat di daerah memuncak karena distribusi ekonomi dan pembangunan hanya berputar di kalangan elite. Sumber daya alam dikuras habis-habisan, sementara masyarakat lokal frustrasi karena komunikasi dengan pemerintah mandek.

Kekecewaan rakyat sering tidak diakomodasi. Malah, mereka yang protes mudah dituduh melawan dan dikriminalisasi. Pendekatan represif aparat justru melahirkan masalah baru, terutama dalam konflik agraria dan tambang.