Demokrasi Mandek, Korupsi Merajalela: Ancaman Disintegrasi Mengintai Indonesia

Jika keinginan rakyat terus diabaikan, mereka akan mencari jalannya sendiri. Inilah fakta pahit yang terjadi. Bangsa ini memasuki fase disfungsi di hampir semua bidang.

Setelah sepuluh tahun kebebasan berpendapat seperti diamputasi, Prabowo punya pekerjaan rumah berat. Ia harus memulihkan sistem ketatanegaraan, menegakkan hukum, merawat sumber daya alam, dan tentu saja, memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Demokrasi yang sudah “hancur dedel duel” perlu dikembalikan.

Beberapa langkah awal sudah diambil, seperti pemberian grasi dan amnesti. Tapi, tugas terbesarnya adalah menyelamatkan alam Indonesia dari keserakahan para perambah hutan dan penambang liar. Masalah ekologi tak lepas dari pemerintahan yang koruptif, karena izin-izin ilegal seringnya dikeluarkan oleh instansi terkait.

Seperti diungkapkan Presiden Prabowo di Karawang awal Januari 2026, operasi penertiban lahan sawit ilegal sudah mencapai 4 juta hektare. Langkah baik ini perlu didukung. Tapi, rakyat juga harus kritis dan menagih janji jika pemerintah lalai.

Nampaknya, pemerintah baru sedang meninjau ulang kebijakan era sebelumnya, seperti reforma agraria dan Food Estate yang implementasinya bermasalah. Harapannya, bisa diselaraskan dengan kepentingan rakyat kecil.

Namun begitu, kepemimpinan sipil bukan jaminan semuanya akan baik-baik saja. Nyatanya, dalam sepuluh tahun terakhir, kerusakan hutan dan bencana banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi bukti kelalaian. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Negara bukan pesta pora bagi penguasa dan pengusaha serakah.

Kita sempat terperangkap dalam pencitraan pemimpin sipil, trauma akan 32 tahun era militer. Tapi, demokrasi di era Habibie hingga SBY sempat menunjukkan bahwa keseimbangan antara pemerintah dan rakyat mungkin dicapai.

Catatan pentingnya: tak ada jaminan penguasa sipil selalu demokratis. Bisa saja mereka justru bermetamorfosis menjadi monster yang meniadakan demokrasi dan HAM. Inilah yang disebut otoritarianisme sipil. Konsentrasi kekuasaan di elit sipil bisa sama bahayanya.

Jika dibiarkan, pengelolaan negara dan sumber daya alam akan terus diselewengkan. Ratusan tahun ke depan, Indonesia bisa bangkrut secara ekologi. SDA kita dijarah rakus, mirip seperti zaman VOC dulu. Bedanya, sekarang ia datang dengan baju investasi dan pembangunan. Ini neo-kolonialisme.

Mental pejabat yang serakah dan kongkalikong dengan pengusaha membuat korupsi dan nepotisme merajalela. Korupsi sudah seperti hama yang menggerogoti semua sendi kehidupan. Penegak hukum terlihat kewalahan. Satu ditangkap, yang lain sudah menjalankan aksinya.

Perbuatan korup ini menghambat pembangunan dan mencekik demokrasi. Padahal, demokrasi adalah instrumen vital untuk mengatur kehidupan agar tertata. Ia adalah roh yang memuliakan harkat martabat manusia.

Tapi roh itu kini anemia, dijajah kepentingan neo-kolonial lewat kebijakan yang tak pro-rakyat. Investasi, penguasaan lahan, perusakan hutan, dan penambangan liar semua akan memengaruhi politik domestik kita. Oligarki akan merajalela jika hukum tak ditegakkan. Bisa-bisa kedaulatan jatuh ke tangan mereka.

Dalam gejolak geopolitik global yang tidak pasti, negara-negara besar mengincar SDA Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jika kita tidak cermat, penguasaan wilayah bisa terjadi tanpa perang senjata sekalipun.

Sebenarnya, Indonesia punya keunggulan, bukan cuma alam, tapi juga manusianya yang tangguh. Rakyat Indonesia terlatih menghadapi perubahan. Tapi, di sisi lain, rakyat juga mudah dibujuk, dibodohi, dan diarahkan ke dalam mimpi-mimpi kosong. Kekecewaan yang bertumpuk akhirnya hanya jadi imunitas pasif, bahan obrolan di warung kopi, sementara oligarki terus menghisap kekayaan alam.

Demokrasi Indonesia stagnan dan mengalami regresi. Pasca reformasi, ia bukannya maju, malah melambat dan mundur. Kekuasaan rakyat dimanipulasi menjadi kekuasaan absolut elite. Rakyat hanya jadi ‘kacung’ yang dimanfaatkan setiap lima tahun sekali.

Mungkin bangsa ini perlu meredefinisi cara berbangsa dan bernegara. Membangun paradigma baru dan generasi dengan ‘software’ yang bersih dari virus kegagalan lama. Para pendiri bangsa sudah meletakkan dasar: sosialisme kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang asli.

Kita tidak perlu belajar jauh. Bangsa ini sudah terlalu sering jatuh bangun. Tapi jika pemegang kekuasaan dan birokrasi tetap tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, kehancuran akan datang lebih cepat dari yang kita bayangkan.

Penulis adalah Aktivis Mahasiswa 80-an, tinggal di Bantul, Yogyakarta.