Di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, suasana terasa fokus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian duduk berhadapan dengan para bupati dan wali kota se-provinsi. Agenda utamanya jelas: memulihkan daerah yang porak-poranda akibat bencana. Sejak awal, pemerintah pusat sebenarnya sudah turun tangan. TNI, Polri, hingga berbagai kementerian digerakkan dalam sebuah mobilisasi nasional. Namun begitu, Tito merasa perlu mendengar langsung dari lapangan.
“Kita harus mulai dari masalahnya dulu,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Selasa (13/1/2026) lalu.
“We have to start from problem. Peta masalah harus akurat, baru strategi penanganan bisa tepat.”
Ia ditunjuk Presiden sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tugas berat itu langsung dijalaninya dengan konsolidasi intensif, memetakan kerusakan di tiap kabupaten dan kota.
Dari 19 wilayah di Sumbar, 16 di antaranya terdampak. Itu data awalnya. Tapi setelah dicek melalui dashboard dan rapat-rapat, ada kabar yang cukup melegakan. Pemerintahan di daerah-daerah itu secara umum sudah berjalan lagi. Tito pun memberi apresiasi. “Kerja cepat Pemprov Sumbar dan semua pihak terkait patut diacungi jempol,” katanya.
“Indikatornya relatif menggembirakan. Kenapa? Dari 16 wilayah terdampak, hampir semuanya sudah ‘hijau’ status pemerintahannya,” jelas Tito.
Artikel Terkait
Polisi Sumsel Belum Terima Laporan Resmi Dugaan Perundungan Mahasiswi PPDS UNSRI
Buruh Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Khawatir Upah Makin Terpuruk
5 Drama China dengan Hubungan Paling Toxic, Bikin Gregetan tapi Tetep Nagih
KPK Geledah Kantor Pajak Pusat, Koper Barang Bukti Dibawa Keluar