Indonesia Puncaki Peringkat Kesejahteraan Global: Modal Sosial atau Alarm bagi Kebijakan?

Indonesia kembali disebut-sebut sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan hidup tertinggi di dunia. Kabar ini muncul dari sebuah studi global kolaboratif yang melibatkan Harvard, Baylor University, dan Gallup. Yang menarik, temuan ini muncul justru di tengah situasi dunia yang serba tak pasti: krisis ekonomi, konflik geopolitik, dan tekanan mental yang meluas. Tapi, masyarakat Indonesia ternyata masih melaporkan rasa hidup bermakna, kepuasan eksistensial, dan keterhubungan sosial yang cukup tinggi.

Selama ini, pembicaraan soal kesehatan global selalu didominasi angka-angka defisit tingkat kematian, beban penyakit, atau disabilitas. Hasil studi ini, jujur saja, memberikan angin segar. Namun begitu, setiap temuan ilmiah yang bermakna justru makin berharga kalau kita baca dengan kritis dan penuh konteks. Tujuannya bukan untuk menafikannya, tapi justru untuk memanfaatkannya sebagai pijakan kebijakan yang lebih berpihak dan berkelanjutan.

Menurut kajian The Lancet, konsep 'flourishing' atau kesejahteraan ini bukan cuma soal kondisi psikis individu semata. Ia adalah hasil dari sebuah masyarakat yang secara aktif menciptakan kondisi hidup sehat, aman, dan bermartabat. Singkatnya, ini adalah buah dari sistem sosial yang adil, kebijakan yang melindungi, dan lingkungan yang memungkinkan manusia berkembang bukan sekadar bertahan dari ketidakamanan.

Jeff Levin, dalam tulisannya, bahkan memperluas pemahaman ini. Ia menempatkan flourishing sebagai tujuan pencegahan tertinggi dalam dunia kedokteran. Bukan cuma mencegah penyakit, tapi mencegah kondisi hidup yang memaksa manusia terus-menerus hidup dalam tekanan.

Dua kerangka pikir ini memberi pesan yang optimis sekaligus menantang. Ketika sebuah masyarakat menunjukkan tanda-tanda kesejahteraan, itu adalah modal sosial yang luar biasa. Dan modal itu seharusnya mendorong negara untuk bekerja lebih berani, bukan malah berpuas diri.

Membaca Angka Tinggi dengan Hati-hati

Studi GFS mengukur kesejahteraan lewat beberapa domain kunci: kepuasan hidup, makna dan tujuan, hubungan sosial, karakter dan spiritualitas, kesehatan, serta keamanan materi. Indonesia mencatat skor tinggi terutama di tiga hal terakhir: makna hidup, relasi sosial, dan spiritualitas.

Dalam konteks budaya kita, temuan ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Jaringan sosial yang erat, peran keluarga yang kuat, plus nilai-nilai solidaritas dan keagamaan yang hidup, sudah lama jadi fondasi ketahanan masyarakat. Survei ini, pada dasarnya, cuma mengonfirmasi kekuatan yang memang sudah kita miliki. Justru karena itulah, skor tinggi ini harus dibaca sebagai modal awal sebuah energi sosial yang bisa dipakai untuk mendorong transformasi struktural, bukan sebagai tanda bahwa pekerjaan kita sudah selesai.

Ada konsep menarik dalam literatur psikososial global yang disebut 'response shift'. Intinya, ini adalah penyesuaian standar internal seseorang tentang apa yang dianggap "baik" atau "cukup" setelah lama hidup dalam tekanan. Orang tetap bisa merasa hidupnya bermakna dan berfungsi, meski secara objektif hidup dalam keterbatasan.

Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan adaptif manusia. Perasaan sejahtera itu tetaplah nyata dan sah. Tantangannya justru terletak pada bagaimana negara menangkap adaptasi warga ini. Jangan sampai kemampuan bertahan itu malah dijadikan alasan untuk tidak memperkuat dukungan struktural. Masyarakat mungkin bisa merasa "baik-baik saja" di tengah kesulitan, tapi tugas kebijakan publik adalah memastikan bahwa di masa depan, kesejahteraan tidak lagi bergantung pada ketahanan pribadi semata.

Di sisi lain, kita harus jujur melihat realita yang ada. Ketimpangan sosial di Indonesia masih nyata. Tapi data yang sama juga menunjukkan ruang perbaikan yang sangat besar. Ada puluhan juta orang yang berada di ambang batas, kelompok yang sangat responsif jika kebijakan tepat sasaran menyentuh mereka. Koefisien Gini kita yang masih di angka 0,38 menunjukkan ketimpangan yang masih bisa dikoreksi. Dominasi sektor informal juga membuka peluang luas untuk reformasi jaminan sosial yang lebih inklusif.

Bahkan dalam sektor kesehatan, tingginya pengeluaran langsung dari kantong pribadi masyarakat sebenarnya menandakan adanya kemauan untuk berinvestasi dalam kesehatan. Ini modal penting. Dengan memperkuat sistem layanan publik yang adil dan merata, komitmen masyarakat ini bisa diubah menjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih lestari.

Lalu, Ke Mana Arah Kebijakan?

Skor flourishing yang tinggi sama sekali bukan alasan untuk berleha-leha. Justru ini adalah kesempatan strategis. Ia memberi legitimasi sosial bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh: memperbaiki akses kesehatan, memperluas perlindungan sosial, mengecilkan kesenjangan antarwilayah, dan memastikan bahwa kesejahteraan tidak lagi bergantung pada daya tahan individu semata. Sejujurnya, rakyat Indonesia tidak butuh pujian global untuk bertahan hidup mereka sudah membuktikannya. Yang lebih dibutuhkan sekarang adalah keberanian politik untuk menopang daya lenting sosial ini dengan sistem yang adil dan benar-benar berpihak.

Pada akhirnya, hasil Global Flourishing Study ini tetaplah kabar baik. Ia menunjukkan bahwa Indonesia punya kekuatan kemanusiaan yang besar: ada makna, ada relasi, ada solidaritas, dan ada ketahanan psikososial. Tantangan kita bukan mempertanyakan kebahagiaan itu, tapi menghormatinya dengan kebijakan yang layak.

Kesejahteraan sejati bukan terjadi ketika rakyat terus-menerus beradaptasi dalam kesulitan. Ia baru terwujud ketika negara memastikan bahwa adaptasi bukan lagi satu-satunya jalan untuk hidup bermartabat. Kalau dibaca dengan bijak, skor tinggi ini bukan penutup diskusi. Ia justru sebuah undangan terbuka untuk bekerja lebih serius, lebih adil, dan lebih berani demi kesejahteraan yang sungguh-sungguh berkelanjutan.

Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, Pendiri Health Collaborative Center (HCC), Direktur Eksekutif Indonesia Health Development Center (IHDC), dan Inisiator Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa (Kaukus Keswa)