Siapa Sangka, Warisan Jokowi Ini Justru Bikin Negara Tercekik?

Proyek Kereta Cepat Whoosh Dinilai Membebani Negara, Ini Kata Pengamat

Polemik penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh disebut sebagai buah dari keputusan yang sarat kepentingan politik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Kebijakan Publik, Sulfikar Amir, menyatakan bahwa masalah keuangan ini adalah efek dari proses pengambilan keputusan yang penuh dengan relasi kuasa. Menurutnya, sejak awal banyak pihak telah mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, namun semua peringatan tersebut diabaikan.

"Proyek ini terus dipaksakan berjalan, lalu sekarang beroperasi dan secara finansial rugi terus," ujar Sulfikar dalam sebuah diskusi.

Professor dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura itu menyoroti dua pertanyaan mendasar: mengapa proyek ini tetap dilaksanakan dan siapa yang paling bertanggung jawab atas dampaknya.

Dampak Ketidakadilan dan Kerugian

Sulfikar juga menyoroti munculnya ketidakadilan dari proyek Whoosh. Dana yang sangat besar hanya dialokasikan untuk melayani jalur Jakarta-Bandung, yang dinilai sangat tidak adil bagi masyarakat di daerah lain yang juga membutuhkan sarana transportasi.

Selain itu, proyek ini berdampak pada layanan kereta lain yang dikelola PT KAI. Ketika PT KAI dipaksa untuk menutupi kerugian Whoosh, akhirnya layanan di sektor lain seperti KRL atau jalur antarkota bisa terganggu.

Keputusan Tanpa Kajian Matang

Proyek Whoosh dinilai disetujui tanpa perhitungan yang matang. Keputusan untuk memaksakan proyek kereta cepat ini disebut mencerminkan gaya kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan kehendak pribadi dibandingkan kajian teknokratis.

"Jokowi merasa bisa mengubah Indonesia dengan membawa teknologi dari Cina. Namun, ketika diberitahu bahwa proyek ini tidak layak, biayanya terlalu tinggi, dan ada alternatif lain, dia tidak peduli," pungkas Sulfikar.

Ia menegaskan, penggunaan kekuasaan tersebut akhirnya menghasilkan keputusan yang sekarang membebani negara dan memiliki dampak luas bagi banyak warga Indonesia.