Tito Karnavian Turun Langsung, Dengarkan Suara Daerah untuk Pemulihan Pascabencana

Di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, suasana terasa fokus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian duduk berhadapan dengan para bupati dan wali kota se-provinsi. Agenda utamanya jelas: memulihkan daerah yang porak-poranda akibat bencana. Sejak awal, pemerintah pusat sebenarnya sudah turun tangan. TNI, Polri, hingga berbagai kementerian digerakkan dalam sebuah mobilisasi nasional. Namun begitu, Tito merasa perlu mendengar langsung dari lapangan.

“Kita harus mulai dari masalahnya dulu,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Selasa (13/1/2026) lalu.

“We have to start from problem. Peta masalah harus akurat, baru strategi penanganan bisa tepat.”

Ia ditunjuk Presiden sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tugas berat itu langsung dijalaninya dengan konsolidasi intensif, memetakan kerusakan di tiap kabupaten dan kota.

Dari 19 wilayah di Sumbar, 16 di antaranya terdampak. Itu data awalnya. Tapi setelah dicek melalui dashboard dan rapat-rapat, ada kabar yang cukup melegakan. Pemerintahan di daerah-daerah itu secara umum sudah berjalan lagi. Tito pun memberi apresiasi. “Kerja cepat Pemprov Sumbar dan semua pihak terkait patut diacungi jempol,” katanya.

“Indikatornya relatif menggembirakan. Kenapa? Dari 16 wilayah terdampak, hampir semuanya sudah ‘hijau’ status pemerintahannya,” jelas Tito.

Meski demikian, rapat itu bukan sekadar formalitas. Tito memastikan satu per satu indikator pemulihan dicek ulang. Mulai dari layanan publik, akses jalan, sampai hal-hal vital seperti BBM, listrik, dan air bersih. Menurutnya, masukan detail dari daerah adalah kunci. Tanpa itu, bantuan dari pusat bisa meleset.

“Kita mau detail titik-titiknya. Khususnya di Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Nanti bisa kita sampaikan ke menteri terkait, misalnya Menteri PU atau Menteri Kesehatan, biar semua bergerak ke lokasi yang tepat,” tegasnya.

Di sisi lain, forum tersebut berhasil mengidentifikasi sejumlah daerah yang masih butuh perhatian ekstra. Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan adalah beberapa di antaranya. Masukan dari kepala daerah di wilayah-wilayah ini akan dibawa ke rapat Satgas di tingkat nasional.

“Untuk yang belum pulih, kita kendalikan lagi. Kita keroyok ramai-ramai agar cepat selesai,” tandas Tito.

Rapat di Padang ini adalah bagian dari rangkaian konsultasi yang dilakukan Tito. Sebelumnya, pertemuan serupa sudah digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Tujuannya sama: mendengarkan suara dari daerah sebelum mengambil langkah strategis.

Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah pejabat penting. Kepala BNPB Suharyanto dan Wamen PPPA Veronica Tan hadir, bersama Forkopimda Provinsi Sumbar serta seluruh bupati dan wali kota setempat. Mereka semua berkumpul, berdiskusi, mencari jalan tercepat untuk bangkit.