Fatah Tegaskan: Gaza Harus Dipimpin Menteri Otoritas Palestina

Tapi usulan itu, rupanya, mentah di kedua sisi.

Pejabat senior Hamas, Mohammad Nazzal, mengungkapkan proposal mereka ditolak baik oleh pemerintahan Netanyahu di Israel maupun oleh Otoritas Palestina sendiri. Nazzal punya tudingan keras. Dia menyebut Netanyahu sengaja berupaya merusak kesepakatan gencatan senjata dan memicu ketegangan regional. Tujuannya? Mengalihkan perhatian publik dari tekanan politik dalam negeri yang sedang dihadapinya.

Ini jadi persoalan pelik. Sejak 2007, Hamas memang memegang kendali penuh atas institusi-internal Gaza setelah koalisi dengan Fatah pecah. Sekarang, mereka mendesak PA untuk menuju "konsensus nasional". Ironisnya, meski PA diakui secara internasional sebagai wakil sah rakyat Palestina, pengaruh nyata mereka di Gaza hampir tidak terasa selama hampir dua puluh tahun terakhir.

Lantas, bagaimana seharusnya jalan keluar? Kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 sebenarnya sudah punya blueprint. Gaza rencananya akan dikelola oleh sebuah komite transisi berisi teknokrat Palestina. Komite ini akan bekerja di bawah pengawasan "Dewan Perdamaian" internasional. Poin krusial dalam kesepakatan itu jelas: senjata Hamas harus dilucuti, dan organisasi tersebut tidak boleh memegang peran formal apa pun dalam pemerintahan Gaza ke depannya.

Jadi, di atas kertas, semuanya sudah diatur. Tapi di lapangan, tarik-ulur kepentingan dan klaim legitimasi antara Fatah, Hamas, dan pihak-pihak lain masih terus berlangsung. Gaza menunggu.