Fatah Tegaskan: Gaza Harus Dipimpin Menteri Otoritas Palestina

Gaza Soal siapa yang bakal memimpin Gaza pasca-gencatan senjata, Fatah punya pandangan keras. Gerakan Pembebasan Nasional Palestina itu bersikukuh, komite apa pun yang dibentuk untuk memerintah Jalur Gaza harus dipimpin oleh seorang menteri dari Otoritas Palestina (PA). Titik.

Pernyataan tegas ini disampaikan juru bicara Fatah, Munther al-Hayek, pada Senin lalu. Menurutnya, badan administratif yang diusulkan itu wajib punya legitimasi dari PA yang markasnya di Ramallah. Dia bahkan memberi peringatan: penolakan Hamas untuk bekerja sama cuma akan memperdalam jurang pemisah, baik secara politik maupun geografis, antara Gaza dan Tepi Barat.

"Rakyat Palestina sedang menghadapi fase berbahaya," ujar al-Hayek.

Menurutnya, situasi saat ini menuntut adanya sistem politik yang sah dan diakui dunia internasional. Hanya dengan begitu dukungan global untuk bantuan dan rekonstruksi bisa digalang.

Tuntutan Fatah ini bukan datang tanpa konteks. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya Sabtu, Hamas mengumumkan rencana mereka untuk membubarkan badan-badan pemerintahan yang ada di Gaza. Bagi Hamas, langkah ini adalah bagian dari upaya membentuk komite administratif independen. Mereka menempatkannya dalam kerangka kerja yang lebih luas untuk pemerintahan pasca-gencatan senjata Oktober 2025.

Nah, kemudian pada Senin, Hamas memberikan rincian lebih lanjut. Mereka mengaku sudah menyerahkan daftar berisi 40 nama kandidat kepada otoritas Mesir. Nama-nama itu diusulkan untuk membentuk komite teknokratik yang nantinya akan mengelola Gaza.

Tapi usulan itu, rupanya, mentah di kedua sisi.

Pejabat senior Hamas, Mohammad Nazzal, mengungkapkan proposal mereka ditolak baik oleh pemerintahan Netanyahu di Israel maupun oleh Otoritas Palestina sendiri. Nazzal punya tudingan keras. Dia menyebut Netanyahu sengaja berupaya merusak kesepakatan gencatan senjata dan memicu ketegangan regional. Tujuannya? Mengalihkan perhatian publik dari tekanan politik dalam negeri yang sedang dihadapinya.

Ini jadi persoalan pelik. Sejak 2007, Hamas memang memegang kendali penuh atas institusi-internal Gaza setelah koalisi dengan Fatah pecah. Sekarang, mereka mendesak PA untuk menuju "konsensus nasional". Ironisnya, meski PA diakui secara internasional sebagai wakil sah rakyat Palestina, pengaruh nyata mereka di Gaza hampir tidak terasa selama hampir dua puluh tahun terakhir.

Lantas, bagaimana seharusnya jalan keluar? Kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 sebenarnya sudah punya blueprint. Gaza rencananya akan dikelola oleh sebuah komite transisi berisi teknokrat Palestina. Komite ini akan bekerja di bawah pengawasan "Dewan Perdamaian" internasional. Poin krusial dalam kesepakatan itu jelas: senjata Hamas harus dilucuti, dan organisasi tersebut tidak boleh memegang peran formal apa pun dalam pemerintahan Gaza ke depannya.

Jadi, di atas kertas, semuanya sudah diatur. Tapi di lapangan, tarik-ulur kepentingan dan klaim legitimasi antara Fatah, Hamas, dan pihak-pihak lain masih terus berlangsung. Gaza menunggu.