Fatah Tegaskan: Gaza Harus Dipimpin Menteri Otoritas Palestina

Gaza Soal siapa yang bakal memimpin Gaza pasca-gencatan senjata, Fatah punya pandangan keras. Gerakan Pembebasan Nasional Palestina itu bersikukuh, komite apa pun yang dibentuk untuk memerintah Jalur Gaza harus dipimpin oleh seorang menteri dari Otoritas Palestina (PA). Titik.

Pernyataan tegas ini disampaikan juru bicara Fatah, Munther al-Hayek, pada Senin lalu. Menurutnya, badan administratif yang diusulkan itu wajib punya legitimasi dari PA yang markasnya di Ramallah. Dia bahkan memberi peringatan: penolakan Hamas untuk bekerja sama cuma akan memperdalam jurang pemisah, baik secara politik maupun geografis, antara Gaza dan Tepi Barat.

"Rakyat Palestina sedang menghadapi fase berbahaya," ujar al-Hayek.

Menurutnya, situasi saat ini menuntut adanya sistem politik yang sah dan diakui dunia internasional. Hanya dengan begitu dukungan global untuk bantuan dan rekonstruksi bisa digalang.

Tuntutan Fatah ini bukan datang tanpa konteks. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya Sabtu, Hamas mengumumkan rencana mereka untuk membubarkan badan-badan pemerintahan yang ada di Gaza. Bagi Hamas, langkah ini adalah bagian dari upaya membentuk komite administratif independen. Mereka menempatkannya dalam kerangka kerja yang lebih luas untuk pemerintahan pasca-gencatan senjata Oktober 2025.

Nah, kemudian pada Senin, Hamas memberikan rincian lebih lanjut. Mereka mengaku sudah menyerahkan daftar berisi 40 nama kandidat kepada otoritas Mesir. Nama-nama itu diusulkan untuk membentuk komite teknokratik yang nantinya akan mengelola Gaza.