Strategi Operasi Intelijen Asing dalam Menciptakan Chaos di Suatu Negara

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Perang terbuka sudah jarang. Di panggung geopolitik sekarang, banyak negara justru memilih cara yang lebih halus dan seringkali lebih jahat. Mereka mengandalkan perang asimetris dan operasi intelijen terselubung untuk menggerogoti lawan dari dalam. Tujuannya? Bukan cuma menggulingkan sebuah rezim. Lebih dari itu, mereka ingin menciptakan instabilitas yang berkepanjangan, sebuah kekacauan yang menguras habis energi politik, ekonomi, dan sosial negara sasaran.

Chaos, dalam konteks ini, adalah alat strategis yang ampuh. Bayangkan saja: sebuah negara yang terus-menerus tidak stabil akan kehilangan fokus untuk membangun. Legitimasi pemerintahnya pun lama-lama melemah. Akhirnya, ia menjadi mudah didikte dalam percaturan global.

Perang Informasi: Senjata Utama Penggiring Opini

Instrumen kunci dalam operasi semacam ini adalah perang informasi. Caranya beragam. Mulai dari penyebaran disinformasi dan hoaks secara sistematis, penggiringan opini lewat media sosial, sampai eksploitasi isu-isu sensitif macam agama, etnis, atau ketimpangan ekonomi.

Tujuannya jelas: memecah kepercayaan rakyat terhadap negaranya sendiri. Dengan menciptakan polarisasi yang ekstrem dan memperbesar konflik horizontal, stabilitas nasional bisa dilemahkan tanpa perlu mengerahkan satu pun tank.

Memanfaatkan Aktor Lokal

Nah, operasi intelijen asing ini jarang bekerja langsung. Mereka punya cara yang lebih licik: memanfaatkan aktor-aktor lokal. Bisa elit politik yang kecewa, kelompok aktivis tertentu, atau tokoh masyarakat berpengaruh.

Melalui pendanaan dan dukungan logistik, aktor-aktor ini kemudian digerakkan untuk menjalankan agenda tertentu. Uniknya, agenda asing itu kerap dibungkus rapi seolah-olah sebagai aspirasi murni domestik.

Memperbesar Ketidakpuasan yang Sudah Ada

Mereka juga jago mencari celah. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, atau krisis harga pangan adalah lahan subur. Intelijen asing tidak menciptakan masalah dari nol. Mereka cuma memperbesar persepsi kegagalan pemerintah, mengaitkannya dengan narasi ketidakadilan sistemik, lalu mendorong aksi protes yang berujung chaos.

Lambat laun, krisis sosial yang membesar akan mengikis legitimasi negara dari dalam.