DPR Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Terbuka Pakistan-Afghanistan

Suara ledakan di Kabul dan Kandahar pada Jumat lalu menandai sebuah titik balik yang kelam. Rentetan keras itu, disusul bunyi jet tempur yang terbang rendah, menggambarkan betapa panasnya situasi. Militer Pakistan baru saja membombardir sejumlah kota besar Afghanistan, termasuk ibu kotanya. Ini adalah klimaks dari berbulan-bulan ketegangan yang akhirnya meledak menjadi apa yang disebut Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, sebagai "perang terbuka".

Menurut sejumlah saksi dan laporan jurnalis di lapangan, serangan udara ini adalah balasan. Sehari sebelumnya, pasukan Taliban di Kabul menyerang pos-pos perbatasan Pakistan. Mereka bilang, itu balas dendam atas serangan udara mematikan Islamabad sebelumnya. Siklus kekerasan ini, sayangnya, terus berputar.

Di Jakarta, perkembangan mencekam ini langsung mendapat sorotan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa eskalasi militer yang kini mencapai tahap perang terbuka harus jadi perhatian serius bagi Indonesia.

"Perkembangan eskalasi militer antara Pakistan dan Afghanistan yang kini telah mencapai titik 'perang terbuka' tentu menjadi perhatian serius bagi Komisi I DPR RI," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).

Bagi Dave, situasi ini bukan cuma urusan dua negara tetangga yang berseteru. Implikasinya jauh lebih luas, berpotensi mengganggu stabilitas regional bahkan keamanan internasional. Karena itu, Indonesia tak bisa tinggal diam.

"Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global perlu mengantisipasi dampak langsung maupun tidak langsung, terutama terkait keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut," ujarnya.

Nah, poin terakhir itulah yang paling krusial. Dave mendesak pemerintah, lewat Kementerian Luar Negeri, untuk segera bergerak. Pemantauan perkembangan di lapangan harus intensif, koordinasi dengan perwakilan RI di kawasan juga wajib diperkuat. Yang tak kalah penting: menyiapkan skenario evakuasi jika keadaan memburuk.

"Keselamatan WNI merupakan mandat konstitusional yang tidak bisa ditawar, sehingga kesiapsiagaan menjadi hal yang mutlak," sambungnya tegas.

Di sisi lain, Dave juga menyoroti pentingnya peran diplomasi. Prinsip politik luar negeri bebas aktif harus jadi pedoman. Ia berharap pemerintah bisa mengambil posisi konstruktif untuk mendorong perdamaian.

"Indonesia memiliki rekam jejak sebagai mediator dan pendukung perdamaian, sehingga suara kita penting untuk mengingatkan bahwa konflik bersenjata hanya akan memperburuk penderitaan rakyat sipil," tuturnya.

Pesan yang jelas. Di tengah gejolak yang memanas, keselamatan warga negara adalah prioritas utama. Sementara di panggung global, Indonesia diharapkan bisa kembali mengingatkan dunia: jalan damai, meski berliku, tetaplah satu-satunya jalan keluar yang berperikemanusiaan.