DPR Desak Badan Gizi Nasional Sediakan Hotline Aduan untuk Program Makanan Gratis

Di tengah sorotan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG), muncul usulan baru dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera membuat kanal pengaduan online khusus buat masyarakat. Tujuannya jelas: transparansi dan perbaikan kualitas.

"Sampai sekarang, kami masih terus dapat laporan dari lapangan," ujar Charles di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Keluhannya beragam. Mulai dari makanan yang kondisi fisiknya sudah tak layak busuk atau kedaluwarsa hingga soal komposisi gizinya yang dianggap tidak seimbang.

Charles juga menyoroti hal lain. Ada laporan mengenai penggunaan berlebihan makanan ultra-proses atau UPF, seperti sosis, nugget, dan camilan kemasan tinggi gula. Padahal, menurutnya, jenis pangan semacam itu justru bertentangan dengan semangat awal MBG untuk memperbaiki gizi anak.

Sebagai Ketua Bidang Jaminan Sosial DPP PDIP, ia meyakini kanal aduan terpadu bakal mempercepat penanganan. Masyarakat bisa langsung melapor, prosesnya lebih lancar. Sistem semacam ini juga dinilainya bisa mengajak publik ikut mengawasi jalannya program.

"Anggarannya kan besar, lebih dari Rp 3 triliun untuk digitalisasi. Menurut saya, membuat fasilitas pengaduan seperti ini seharusnya bukan perkara sulit bagi BGN," tegas Charles.

Ia lantas memberi contoh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya aplikasi JAKI yang cukup efektif jadi wadah warga mengadu lengkap dengan bukti foto. Model serupa, menurut Charles, bisa diadopsi oleh BGN.

Baginya, tolok ukur keberhasilan MBG tidak boleh sekadar jumlah penerima bantuan.

"Harus dilihat dari dampak riil terhadap kesehatan dan gizi masyarakat. Kanal pengaduan ini nantinya bisa jadi mekanisme korektif," papar Charles.

Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat, para penyedia makanan (SPPG) akan terdorong untuk terus memperbaiki kualitas produknya, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan lainnya.