Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif angkutan Transjabodetabek mendapat penolakan dari warga pengguna jasa transportasi tersebut. Mereka mendesak agar ada sinergi antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum kebijakan itu diterapkan.
"Kalau bisa sih enggak naik ya. Soalnya transportasi paling murah," ujar Anggi (33), seorang pengguna Transjabodetabek asal Bogor, saat ditemui di Terminal Blok M, Kamis (11/6/2026). Ia menyetujui perlunya kerja sama antara Jakarta dan Jawa Barat karena kondisi transportasi di Bogor dinilai masih sulit.
Anggi mengkhawatirkan kenaikan tarif Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Tangerang, hingga Bekasi akan memberatkan penumpang. Terlebih, ia mengaku sering menggunakan moda transportasi itu untuk menunjang mobilitas sehari-hari. "Yang dikhawatirkan ya jadi nambah uang transportasi saja sih," katanya.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Heri Sumarsono, warga Jakarta yang kerap melakukan mobilitas ke Bogor. Ia berharap tarif tetap dipertahankan karena kenaikan harga akan memberatkan masyarakat. "Walaupun saya lansia, saya enggak setuju kalau tarif naik. Kasihan yang usianya di bawah 50 tahun karena mereka masih bayar biasa," ujar Heri.
Menurut Heri, fasilitas tarif Transjabodetabek sejatinya harus tetap terjangkau bagi warga, terlebih banyak pengguna yang bertumpu pada layanan ini untuk pulang pergi bekerja. "Saya harap tetap flat, kasihan yang lain," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif layanan Transjabodetabek akan mengalami penyesuaian. Namun besaran tarif yang akan diberlakukan masih dalam tahap pembahasan dan akan segera diputuskan dalam waktu dekat.
"Yang pertama mengenai tarif, dalam waktu dekat seperti yang saya sampaikan ketika secara resmi mencanangkan Blok M ke Soekarno-Hatta. Dan waktu itu saya juga menyampaikan enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp 3.500 karena naik DAMRI, naik yang lain itu sudah rata-rata di atas Rp 100 ribu," kata Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
"Maka, dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," lanjutnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek yang sebelumnya telah disampaikan Pemprov DKI. Meski demikian, Pramono belum bersedia mengungkap tarif baru yang akan ditetapkan. Saat ditanya mengenai kabar tarif Transjabodetabek akan dimulai dari Rp 10 ribu, ia belum memberikan kepastian. "Nanti saya putuskan," ujarnya singkat.
Pemprov DKI memang berencana menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek menyusul pengoperasian sejumlah rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah menilai tarif Rp 3.500 yang saat ini berlaku tidak lagi relevan untuk sejumlah rute antarkota dengan jarak tempuh yang lebih panjang. Meski begitu, pemerintah memastikan penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat sekaligus keberlanjutan layanan transportasi publik.
Artikel Terkait
KPK Tahan Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel yang Terjaring OTT Suap Muara Enim
Pramono Anung Akan Kembangkan Lahan Eks BPSDM di Segitiga Emas Jakarta Tanpa APBD
Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai, Sulawesi Selatan Jadi Provinsi Percontohan
KPK Periksa Bupati Muara Enim Nonaktif Usai OTT Baru Terkait Suap Pengaturan Temuan BPK