Anies Baswedan Kritik Pemerintahan Prabowo: Meritokrasi Terancam, Jabatan Diberikan karena Koneksi
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan kritik pedas terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah acara dialog, Anies menyoroti praktik kekuasaan yang dinilainya semakin menjauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Kritik Anies: Jabatan Diberikan karena Koneksi, Bukan Kompetensi
Anies Baswedan menegaskan bahwa banyak jabatan publik saat ini diisi bukan berdasarkan kemampuan, melainkan karena faktor kedekatan politik dan hubungan personal. Menurutnya, praktik semacam ini sangat berbahaya bagi tata kelola pemerintahan.
"Ketika jabatan diberikan karena koneksi, bukan kompetensi, maka publik kehilangan kepercayaan. Birokrasi kehilangan arah, dan yang tersisa hanyalah loyalitas pada kekuasaan, bukan pada pelayanan," ujar Anies dalam pidatonya sebagai keynote speaker pada acara Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025) di Semarang.
Anies Peringatkan Bahaya bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia
Anies Baswedan memperingatkan bahwa praktik pengisian jabatan tanpa meritokrasi dapat membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia. Ia menilai hal ini menciptakan kultur yang menyingkirkan orang-orang berintegritas dan kompeten dari lingkaran kekuasaan.
Menurut Anies, negara tidak boleh dikelola dengan logika "teman dan musuh", tetapi harus dengan ukuran profesionalisme dan tanggung jawab publik. "Kalau yang duduk di posisi strategis adalah mereka yang hanya pandai berhubungan, bukan bekerja, maka yang menderita adalah rakyat. Kebijakan akan berpihak pada kekuasaan, bukan pada keadilan," tegasnya.
Pidato Anies Baswedan Direspons Meriah, Istana Belum Beri Tanggapan
Meski tidak menyebut nama secara langsung, pernyataan Anies dianggap menyinggung kondisi pemerintahan saat ini, di mana sejumlah posisi strategis diisi oleh tokoh-tokoh yang dikenal memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Pidato Anies Baswedan ini mendapat sambutan meriah dari peserta dialog yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, dan aktivis. Mereka menilai kritik tersebut mencerminkan kegelisahan publik terhadap kondisi politik dan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin elitis.
Sementara itu, pihak Istana hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Anies Baswedan.
Sumber artikel asli: Murianetwork.com
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT