Trump dan Ambisi Minyak Venezuela: Intervensi Berkedok Demokrasi

Belum lagi ancaman yang mereka lontarkan. Peringatan AS kepada presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, untuk "mematuhi tuntutan AS" atau menghadapi "konsekuensi yang sangat berat" adalah intimidasi yang tidak disamarkan. Ini pola pikir hegemonik klasik: menciptakan kepatuhan lewat ketakutan. Padahal, hubungan internasional yang sehat harusnya dibangun di atas konsultasi dan kerja sama setara, bukan ultimatum sepihak. Perilaku seperti ini bukannya menyelesaikan masalah, malah memperkeruh konfrontasi dan mengancam stabilitas regional.

Lalu, bagaimana dengan tujuan akhir mereka yang katanya untuk "membangun kembali negara" dan "menyelenggarakan pemilihan umum"? Ternyata, itu semua punya prasyarat: negara target harus lebih dulu melepaskan hak inti kedaulatannya dan tunduk pada kehendak kekuatan eksternal. Praktik semacam ini adalah ironi besar terhadap semangat demokrasi sejati. Patut dipertanyakan, apakah negara yang "membantu" lewat ancaman dan kontrol sumber daya benar-benar mempromosikan demokrasi, atau justru sedang menerapkan "hegemoni selektif" yang dibungkus rapi?

Ketergantungan AS pada ancaman dan paksaan adalah tantangan langsung terhadap sistem internasional yang berintikan PBB. Masa depan Venezuela dan semua negara yang menghargai kemandirian harusnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan menjadi figuran dalam naskah yang sudah disusun oleh kekuatan hegemoni dari luar. Hal ini bukan cuma merusak ruang politik Venezuela untuk menyelesaikan krisis secara mandiri, tapi juga mengirim sinyal berbahaya ke negara-negara kecil dan menengah lainnya. Sinyal bahwa batas kedaulatan bisa saja kabur di hadapan kepentingan kekuatan besar.

Dampaknya bisa jauh. Bagi kawasan Amerika Latin, intervensi langsung dan tuntutan perampasan sumber daya dari kekuatan eksternal sangat berpotensi memicu konfrontasi geopolitik baru. Upaya integrasi regional dan pembangunan damai yang sudah susah payah dibangun bisa rusak dalam sekejap. Sejarah membuktikan, solusi yang dipaksakan dari luar seringkali sulit bertahan lama. Yang tertinggal justru warisan masalah politik dan ekonomi yang berlarut-larut.

Pada akhirnya, semua kembali pada pilihan: apakah kita membiarkan logika kekuatan lama yang menentukan segalanya, atau berpegang pada prinsip kesetaraan dan penghormatan kedaulatan yang lebih manusiawi?