Lewat sebuah video di kanal YouTube pribadinya, mantan Menteri ESDM Sudirman Said tak tanggung-tanggung menyebut kondisi Indonesia. Menurutnya, negeri ini tengah dilanda "bencana institusional". Kritik pedas itu dilontarkannya pada Ahad lalu.
Dampaknya, kata dia, bakal paling terasa oleh anak-anak muda sekarang. "Republik kita sedang mengalami bencana institusional," ujar Sudirman.
"Institusi demokrasi, institusi hukum, institusi trias politika kita, bahkan ormas sampai pada urat saraf berbangsa mengalami bencana kelembagaan."
Empat Masalah Besar yang Menganga
Sudirman membeberkan setidaknya empat pekerjaan rumah yang mendesak. Yang pertama soal demokrasi. Ia melihat keseimbangan sudah jauh panggang dari api. Fungsi DPR sebagai lembaga legislatif, pengawas, dan penganggaran dinilainya tak berjalan. Malah, DPR dianggapnya kini nyaris jadi bagian dari eksekutif.
"Bagaimana mungkin pimpinan legislatif ikut rapat dalam ruang-ruang terbatas bersama dengan tim eksekutif," kritiknya.
PR kedua adalah penegakan hukum yang dianggapnya timpang. "Tajam ke bawah, tumpul ke atas," katanya. Hukum, lanjut Sudirman, kerap jadi alat penguasa. Ia menyebut contoh kasus di mana keputusan kepolisian justru bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Lalu yang ketiga, soal pemberantasan korupsi yang harus betul-betul serius. Nah, untuk bisa mengatasi ketiga masalah tadi, syarat mutlaknya adalah poin keempat: kepemimpinan. Dibutuhkan pemimpin yang otentik, membumi, dan bisa jadi teladan.
Meritokrasi dan Bencana di Sumatra
Membahas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumbar, dan Sumut, Sudirman angkat bicara soal meritokrasi. Menurutnya, prinsip inilah yang harus dipakai saat membentuk tim khusus untuk rekonstruksi.
"Orang ditunjuk karena kapasitas, rekam jejak, prestasi, dan integritas. Penunjukannya melalui proses yang fair," tegasnya.
Kalau penunjukan hanya berdasarkan kedekatan atau nepotisme, ya percuma. Harapan masyarakat untuk pulih cepat hanya akan jadi angan-angan. Ia lalu mengenang masa Orde Baru awal, di mana Soeharto mendapuk ekonom-ekonom terbaik macam Wijoyo Nitisastro untuk atasi krisis. Hasilnya? Inflasi bisa diredam, kebutuhan pangan terpenuhi.
Artikel Terkait
KPK Geledah Kantor Pajak Jakut, Dugaan Suap Diskon Rp 60 Miliar Terkuak
Menteri Kesehatan Desak Perbaikan Rumah Nakes Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
PMI Serahkan 2.000 Ton Bantuan Logistik untuk Ringankan Beban Warga Aceh di Bulan Puasa
Jebakan di Balik Layar: Menguak Ancaman Child Grooming di Era Digital