Trump Ancam Kolombia dengan Operasi Militer, Gelombang Protes Membanjiri Jalanan

Ini ironis, mengingat hubungan AS dan Kolombia sebenarnya punya sejarah panjang dalam kemitraan. Selama bertahun-tahun, kedua negara bekerja sama dalam isu kontraterorisme hingga pemberantasan narkoba. Kolombia bahkan dikenal sebagai pemimpin regional dalam pelatihan keamanan. AS pun kerap memberikan dukungan untuk menghadapi kelompok bersenjata ilegal dan kartel narkoba di sana.

Di sisi lain, Trump justru menuding Petro terlibat dalam bisnis narkoba. Tanpa bukti yang jelas, dia berulang kali menuduh pemerintahan Petro memfasilitasi aliran kokain ke AS, bahkan menjatuhkan sanksi pada Oktober lalu. Tuduhannya semakin menjadi-jadi. Trump sampai menyebut Petro sebagai “orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat”, serta memberi peringatan agar dia “berhati-hati”.

Narasi seperti ini, tentu saja, menimbulkan kekhawatiran mendalam. Manuver Trump dinilai sangat berisiko melanggar kedaulatan sebuah negara berdaulat. Alih-alih terlihat sebagai penjaga perdamaian, intervensi semacam ini justru berpotensi memicu pergolakan dan ketidakstabilan baru.

Bahkan, serangkaian aksi AS belakangan ini oleh banyak pengamat disebut sebagai bentuk penjajahan gaya baru. Seperti disuarakan Reimont Otoni, anggota parlemen sayap kiri Brasil yang memimpin protes di Rio.

Konsep imperialisme sendiri, seperti pernah dijelaskan Johan Galtung, memang merujuk pada dominasi suatu negara atas negara lain di bidang politik, ekonomi, dan militer untuk keuntungannya sendiri. Di era modern pasca-Perjanjian Westphalia 1648, yang menegaskan prinsip kedaulatan negara, tindakan semacam ini seharusnya sudah usang. Setiap negara bangsa diakui kedaulatannya, dan campur tangan berlebihan ke urusan dalam negeri negara lain seharusnya tidak lagi terjadi. Tapi, realitanya? Ancaman dan narasi dari Trump justru mengingatkan kita pada pola-pola lama yang seharusnya sudah ditinggalkan.