Pilkada oleh DPRD: Efisiensi atau Mundur dari Demokrasi?

Pengalaman pasca-Reformasi memberi pelajaran pahit. Desentralisasi membuka ruang demokratisasi, sekaligus membuka peluang bagi konsolidasi elite lokal. DPRD tak selalu jadi benteng rakyat; ia bisa berubah jadi arena tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi semata.

Alhasil, pemilihan oleh DPRD berisiko menguatkan kartel politik lokal. Stabilitas mungkin tercapai. Pemerintahan berjalan tanpa keributan. Tapi legitimasinya bisa menipis. Dan demokrasi tanpa legitimasi itu rapuh, seberapa rapi pun penampilannya.

Reformasi 1998 justru lahir dari kesadaran sederhana: stabilitas tanpa partisipasi adalah stabilitas semu. Rakyat harus kembali jadi subjek. Pilkada langsung adalah salah satu instrumen untuk menjaga akuntabilitas itu.

Partisipasi memang tak selalu menghasilkan pilihan ideal. Rakyat bisa keliru. Tapi demokrasi tidak dibangun di atas asumsi kesempurnaan. Ia dibangun atas pengakuan akan hak dasar: hak untuk memilih, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk mengoreksi.

Argumen efisiensi anggaran memang terdengar paling praktis. Tapi kebijakan publik menuntut diagnosis yang tepat. Solusi yang lahir dari diagnosis keliru justru bakal menciptakan persoalan baru.

Biaya pilkada membengkak bukan karena rakyat diberi hak memilih. Ia membengkak karena sistem pendanaan politik kita sakit, pengawasan lemah, dan penegakan hukum tidak konsisten. Tanpa membenahi itu, perubahan mekanisme cuma menggeser beban dari ruang publik ke ruang gelap.

Pada akhirnya, demokrasi itu melelahkan. Mahal, bising, dan berantakan. Tapi sejarah menunjukkan, demokrasi justru jadi berbahaya ketika ia disederhanakan atas nama efisiensi dan ketertiban.

Rencana pemilihan oleh DPRD ini perlu dikaji dengan kepala dingin. Setiap langkah yang mengurangi partisipasi publik membawa konsekuensi serius terhadap legitimasi kekuasaan.

Ketika demokrasi terasa berat, jawabannya bukan memindahkan keputusan ke ruang tertutup. Bukan. Jawabannya adalah memperbaiki sistem yang ada. Menata pendanaan politik, memperkuat partai, menegakkan hukum secara konsisten, dan tak pernah berhenti mendidik politik publik.

Demokrasi bukan soal cepat atau lambat. Bukan juga soal murah atau mahal. Ia soal siapa yang punya hak menentukan arah. Dan selama Indonesia berdiri di atas Pancasila, jawabannya harus tetap sama: rakyat.