Masalahnya, ini bukan sekadar ulah satu dua perusahaan nakal. Ini sudah jadi arsitektur industri. Selama hak pemasaran, penjualan, dan penentuan harga dipindahkan ke holding di luar negeri, basis pajak akan ikut pindah. Negara bisa saja memperketat pengawasan, pakai teknologi AI, atau gencar audit. Tapi tanpa menyentuh akar masalah, yaitu pengalihan hak-hak tadi, hasilnya hanya akan bersifat kosmetik.
Nah, pertanyaan mendasarnya sebenarnya sederhana. Apa kita mau jadi negara produsen yang berdaulat, atau cuma jadi pemasok bahan baku murah untuk mengisi pundi-pundi negara lain?
Kalau jawabannya yang pertama, maka kebijakan harus berani. Misalnya, menilai ulang harga referensi ekspor berdasarkan harga di negara tujuan. Membatasi pengalihan hak perdagangan ke luar negeri. Caranya? Bisa dengan melarang skema transshipment dan transferable LC khusus untuk CPO. Dan yang penting, memperlakukan perdagangan antar pihak terkait sebagai risiko fiskal strategis, bukan cuma sekadar urusan kepatuhan pajak biasa.
Sebab, dalam ekonomi global sekarang, kecurangan terbesar bukan lagi menyelundupkan barang tapi memindahkan angka.
Dan angka, kalau dipindahkan dengan rapi, bisa menguras kekayaan negara tanpa meninggalkan jejak yang kasat mata.
Pada akhirnya, sawit bukan cuma komoditas. Ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan bagaimana kedaulatan fiskal bisa hilang bukan karena miskin sumber daya, tapi karena desain yang keliru, alias bego dan otak bandit!
(Erizeli Jely Bandaro)
Artikel Terkait
Puan Maharani Desak Percepatan Kesejahteraan Guru Honorer yang Puluhan Tahun Mengabdi
Islah Bahrawi Soroti Anomali Visi Prabowo dalam Buku Paradoks Indonesia
Gempa Magnitudo 2,6 Guncang Kubu Raya, Tak Ada Laporan Kerusakan
DPR Klaim Pasal Penghinaan di KUHP Bukan untuk Membungkam Kritik