Penangkapan Maduro: Saat Hukum AS Menjadi Senjata Perang Baru

Di abad ke-21, doktrin ini tidak hilang. Ia bereinkarnasi dalam bentuk yang lebih legalistik. Musuhnya bukan lagi Eropa, melainkan negara-negara Global South yang berani menjalin aliansi di luar orbit AS. Venezuela, dengan cadangan minyaknya yang luar biasa besar dan kebijakan nasionalisasinya, adalah simbol pembangkangan yang sulit ditoleransi. Apalagi kedekatannya dengan blok BRICS.

Kepentingan geopolitik AS jelas terancam. Sejak era Hugo Chavez, Venezuela bersama Kuba tak hanya menantang dominasi AS, tapi juga mendanai partai-partai sosialis di seluruh Amerika Latin. Ini memunculkan fenomena Pink Tide atau Gelombang Merah Muda. AS pun melawan balik dengan mendukung partai konservatif, memicu Blue Tide atau Gelombang Biru.

Kolonialisme gaya baru tak lagi datang dengan kapal perang dan pendudukan militer. Ia datang membawa surat dakwaan, sanksi ekonomi, dan tekanan hukum lintas batas. Hukum nasional negara kuat dipaksakan jadi standar global, sementara hukum internasional jadi formalitas kosong bagi negara lemah. Penegakan hukum menjadi selektif dan politis.

Narasi kriminal memainkan peran sentral. Dulu, penduduk jajahan dicap primitif untuk membenarkan misi memperadabkan. Sekarang, misi itu berganti baju jadi “demokratisasi” dan HAM. Pemimpin Dunia Ketiga dengan mudah dilabeli sebagai diktator, teroris, atau gembong narkoba. Label ini bukan sekadar deskripsi, tapi instrumen dehumanisasi yang membuka jalan bagi intervensi.

Presedennya sudah ada jauh sebelum Maduro. Ingat Manuel Noriega di Panama akhir 1980-an? Ia ditangkap dan dibawa ke AS dengan tuduhan bandar narkoba. Yang sering dilupakan, Noriega dulunya adalah aset CIA. Ia berubah status dari sekutu menjadi seteru bukan karena tiba-tiba jadi jahat, tapi karena ia berhenti patuh.

Invasi Panama 1989 yang ironisnya dinamai Operation Just Cause menjadi pembenaran untuk menculik seorang kepala negara dan mengadilinya di pengadilan AS. Media bahkan memberi julukan merendahkan, “Si Muka Nanas”, sebagai bagian dari dehumanisasi.

Kasus Noriega menunjukkan dengan telanjang bahwa perang melawan narkoba adalah soal kepatuhan, bukan keadilan. Pola yang sama terulang pada Maduro. Bedanya, Noriega adalah mantan sekutu yang berkhianat, sedangkan Maduro sejak awal adalah musuh. Tapi akhir mereka sama: dikriminalisasi sebagai alat regime change.

Jadi, kasus Maduro bukan peristiwa tunggal. Ini adalah bagian dari tradisi panjang kekuasaan imperium. Dari Noriega ke Saddam ke Maduro, relasi dengan AS ditentukan oleh kegunaan politik, bukan moralitas. Selama seorang pemimpin patuh, pelanggarannya dimaafkan. Begitu membangkang, bahasa berubah drastis: dari sekutu jadi kriminal.

Minyak, Imperium, dan Kewajiban Kita

Lalu, apa sebenarnya yang diinginkan AS? Jawabannya seringkali sederhana: sumber daya. Dalam kasus Venezuela, itu adalah minyak. Cadangan minyak terbesarnya di dunia, ditambah kebijakan yang menantang korporasi global, membuat Venezuela jadi anomali yang mengganggu stabilitas kepentingan AS.

Seperti ditegaskan Noam Chomsky, AS tidak pernah benar-benar berperang demi demokrasi. Kebijakan luar negerinya digerakkan oleh kepentingan ekonomi. Demokrasi dan HAM hanyalah bahasa moral untuk membungkus kepentingan itu agar terlihat sah.

Membaca kasus ini lewat lensa pascakolonial bukan berarti membela satu rezim tertentu. Ini adalah upaya mempertahankan prinsip universal tentang kedaulatan. Ketika hukum dijadikan senjata, yang terancam adalah kredibilitas seluruh sistem internasional.

Di sinilah negara seperti Indonesia perlu waspada. Bukan karena kesamaan situasi politik, tapi karena kesamaan nasib sebagai sesama negara Dunia Ketiga yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme. Dunia pascakolonial belum benar-benar meninggalkan logika lama; ia hanya mengganti bahasanya.

Kebenaran pahitnya adalah ini: bila praktik semacam ini dibiarkan, hukum internasional berhenti menjadi pelindung bagi yang lemah. Ia berubah jadi alat pembenaran bagi yang kuat untuk menindas. Melawannya bukan cuma sikap politik, tapi juga kewajiban moral dan intelektual. Sebab, ketika seorang presiden bisa dijadikan tersangka hanya karena menolak tunduk, yang sedang diuji bukan cuma Nicolás Maduro. Tapi makna keadilan itu sendiri dalam tata hukum global.