Kickback 30 Persen untuk Chromebook: Titik Rawan yang Belum Tersentuh Media

Perhatiannya justru tertuju pada pengadaan Chrome Device Management (CDM), sebuah perangkat lunak yang menurut dakwaan tak diperlukan dan tak bermanfaat bagi pendidikan dasar-menengah. Pengadaannya disebut rugikan negara sekitar Rp621,3 miliar.

Nama Jurist Tan mantan Staf Khusus Menteri yang kini buron menjadi sentral. Dalam dakwaan, Jurist Tan menyatakan ada permintaan 30 persen dari revenue Google atas penjualan CDM ke Kemendikbud. Klaimnya, itu arahan dari Nadiem Makarim.

“Kalau angka itu benar, 30 persen dari Rp621,3 miliar setara sekitar Rp186,3 miliar. Uang itu, menurut keterangan, digunakan untuk membayar ‘gaji tim tech’. Ini titik rawan yang nyaris belum disentuh media,” ungkap AEK.

Ia juga menyoroti pembentukan tim teknologi Kemendikbudristek akhir 2019. Salah satu anggotanya, Ibrahim Arief, konsultan di bawah Yayasan PSPK, digaji hingga Rp163 juta per bulan. Selain itu, Jurist Tan dan Fiona Handayani diangkat sebagai Staf Khusus dengan kewenangan luas mengelola anggaran, pengadaan, dan SDM.

Dalam berbagai forum internal, Nadiem disebut menyatakan bahwa arahan Jurist dan Fiona adalah representasi langsung darinya.

“Secara logika kekuasaan, jika Jurist Tan meminta 30 persen ke Google dalam konteks pengadaan CDM, jaksa tentu akan menguji apakah itu bisa dianggap sebagai kehendak menteri,” kata AEK.

Memang, perkara ini masih panjang dan akan diuji di persidangan. Namun AEK yakin, isu dugaan kickback 30 persen dalam pengadaan software CDM itu akan menjadi tantangan serius bagi pembelaan Nadiem.

Penangkapan dan pemeriksaan Jurist Tan, menurutnya, krusial untuk membuka konstruksi perkara. Meski jaksa tetap bisa mengandalkan saksi dan alat bukti lain.

“Vonis belum ada. Praduga tak bersakit harus dijaga. Tapi publik juga jangan digiring untuk menutup mata. Justru orang dengan reputasi ‘sempurna’ harus diuji dengan standar paling keras,” pungkasnya.