Peringkat Naik, Tapi Laut Indonesia Masih Rapuh untuk Nelayan Kecil

Di sisi lain, indikator peluang nelayan tradisional anjlok dari skor 93 ke 72. Penurunan drastis ini menggambarkan satu hal: akses nelayan kecil ke wilayah tangkapnya sendiri semakin sempit. Penyebabnya beragam, mulai dari penangkapan ikan ilegal, pertambangan pasir laut, penimbunan, sampai proyek reklamasi. Ruang hidup mereka tergerus pelan-pelan, seringkali tanpa ada perlindungan negara yang berarti.

KPPMPI mengingatkan, konstitasi dan UU No. 7 tahun 2016 sebenarnya sudah mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan kecil. Kepastian akses, hak kelola berbasis komunitas, dan perlindungan hukum itu semua adalah hak dasar, bukan privilege. Tanpa itu, nelayan akan terus terombang-ambing dalam ketidakpastian.

Kerentanan juga kentara di indikator Perlindungan Pesisir, yang skornya turun ke 79. Padahal, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun itu adalah benteng alami. Kalau ekosistem ini rusak, dampaknya langsung terasa: abrasi, banjir rob, hasil tangkapan merosot. Rusaknya ekosistem pesisir sama saja dengan melucuti pertahanan utama warga yang hidup di sana.

Sementara itu, indikator Mata Pencaharian dan Ekonomi turun dari 70 jadi 64. Data BPS tahun 2025 mencatat tenaga kerja sektor perikanan sekitar 5,3 juta jiwa. Jauh di bawah sektor pertanian yang serap lebih dari 36 juta orang. Fakta ini menunjukkan potensi besar sektor kelautan kita belum dikelola optimal sebagai penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja.

Padahal, di tengah target pemerintah menekan angka pengangguran, sektor perikanan seharusnya bisa jadi jawaban. Hilirisasi yang berpihak pada nelayan kecil bisa membuka banyak peluang kerja baru sekaligus mendongkrak nilai tambah hasil laut.

Jadi, kenaikan peringkat Ocean Health Index itu memang patut dicatat. Tapi data juga bicara jujur: perbaikan itu belum menyentuh akar persoalan. Laut yang sehat nggak cuma diukur dari peringkat global. Tapi dari seberapa adil ia menghidupi nelayan kecil, seberapa kuat ia dijaga dari kerusakan, dan seberapa konsisten kebijakan negara mendukung keberlanjutan.

KPPMPI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kelautan dan perikanan. Laut Indonesia hanya akan pulih betulan kalau ekosistemnya dijaga dan nelayan kecilnya dilindungi. Tanpa itu, kenaikan peringkat cuma akan jadi angka di atas kertas. Sementara di garis pantai, perjuangan hidup para nelayan terus bergulung, seperti ombak yang tak pernah berhenti.