Gerakan Rakyat Serukan Perlawanan: Wacana Pilkada DPRD Dinilai Pengkhianatan Reformasi

JAKARTA – Suara penolakan keras kembali bergema. Gerakan Rakyat, sebuah organisasi masyarakat, mendesak seluruh elemen bangsa, terutama anak muda, untuk menolak rencana pengembalian sistem Pilkada ke tangan DPRD. Bagi mereka, langkah ini bukan sekadar perubahan prosedur. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi, sebuah perampasan kedaulatan rakyat yang nyata.

Lewat pernyataan resminya, organisasi itu tak sungkan menuding. Mereka melihat ada permufakatan elit di balik wacana ini, dengan pemerintah dan partai koalisi khususnya Golkar sebagai aktor utamanya. Tujuannya jelas: merebut hak istimewa rakyat. Alasan resmi yang dikemukakan, bahwa Pilkada langsung mahal dan memecah belah, dianggap cuma dalih belaka. Dalih untuk menutupi niat sesungguhnya: melanggengkan kekuasaan.

“Kalau logika elit itu kita benarkan, jadinya rakyat yang paling bersalah. Padahal, kalau mau jujur, elit politiklah yang memulai semua ini,”

Demikian penegasan Yusuf Lakaseng, Wakil Ketua Umum bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Gerakan Rakyat. Pernyataannya disiarkan melalui kanal YouTube resmi organisasi, Rabu lalu.

Lantas, dari mana sebenarnya sumber mahalnya biaya politik? Gerakan Rakyat punya pandangan sendiri. Menurut mereka, akar masalahnya bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung. Justru, masalahnya ada pada hal-hal lain yang dibiarkan berlarut: kebodohan dan kemiskinan rakyat yang tak kunjung teratasi, praktik partai politik yang bobrok dengan mahar politik selangit, pengkhianatan elit, dan penegakan hukum terhadap politik uang yang lembek.

Mereka bahkan menyoroti sebuah praktik yang disebut “politik gentong babi”. Praktik ini, kata mereka, telah berjalan selama sepuluh tahun terakhir. Di mana pemerintah yang seharusnya jadi penegak hukum, justru melakukan penyogokan massal kepada rakyat hanya untuk bertahan.

Memang, tak bisa dipungkiri bahwa Pilkada oleh DPRD punya unsur demokrasi. Namun begitu, kadar demokratisnya jauh di bawah pemilihan langsung. Sejarah sudah membuktikan. Sebelum reformasi, sistem serupa pernah diterapkan dan hasilnya rakyat cuma jadi penonton. Bukan penentu. Politik uang justru merajalela di balik pintu-pintu lobi tertutup.

Peringatannya lebih jauh lagi. Jika langkah pertama ini berhasil, apa yang akan menyusul? Bisa jadi, pemilihan presiden langsung pun akan ditarik kembali, dikembalikan ke tangan MPR. “Kalau sampai itu terjadi, sempurnalah perampasan kedaulatan rakyat,” tegas mereka.

Di akhir seruannya, organisasi ini mengajak seluruh rakyat untuk bergerak. Terutama pada generasi muda, kaum milenial, dan Gen Z. Perlawanan diperlukan sekarang juga, untuk mempertahankan segala capaian reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah.